You are here:

PENEGAKAN HUKUM VS INTERVENSI TERHADAP HUKUM

(SEBUAH TELAAH KRITIS PENEGAKAN HUKUM KASUS AHOK)

Oleh: Bagus Setiawan
(Sekretaris Eksekutif LKKPH Neraca)

 

Dalam 2 bulan terakhir negeri ini telah memperlihatkan kepada kita semua bagaimana hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan menciptakan keteraturan sosial, diuji dan dipertanyakan penegakannya. Masalah penegakan hukum sebenarnya merupakan masalah yang hampir dihadapi seluruh masyarakat di dunia ini, karena penegakan hukum tidaklah bicara tentang norma hukum apa yang digunakan dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara, tetapi berbicara tentang bagaimana sebuah norma hukum yang disepakati dan berlaku mengikat tersebut dilaksanakan, diterapkan, dalam rangka mencapai keadilan dan menciptakan ketertiban sosial.

 

Dalam kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), tercipta opini publik bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan tidak melaksanakan hukum dengan benar, karena Ahok sebagai tersangka tidak segera ditahan segera setelah penetapan dirinya sebagai tersangka. Pada konteks ini saya tidak akan berbicara tentang apakah saudara Ahok tersebut bersalah atau tidak, karena dalam konteks hukum, kewenangan untuk menyatakan saudara Ahok bersalah berada di tangan Hakim melalui proses peradilan, akan tetapi lebih mengingatkan kepada seluruh pihak untuk benar-benar menjaga proses hukum yang sedang berjalan saat ini terhadap saudara Ahok bisa berjalan dengan baik, sehingga keadilan dapat tercapai bagi seluruh pihak.

Salah satu bahaya laten yang seringkali sulit untuk diidentifikasi dalam proses penegakan hukum adalah intervensi terhadap hukum. Istilah intervensi terhadap hukum mengacu kepada adanya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, dengan maksud mengarahkan proses dan putusan hukum perkara tertentu sesuai seperti yang diinginkan oleh pihak yang melakukan intervensi tersebut. Intervensi terhadap hukum ini bisa muncul dalam berbagai bentuk mulai dari intervensi politik, intervensi media, maupun intervensi publik.

Jika kita melihat kasus Ahok secara objektif, segala bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan saat ini sangat mungkin terjadi dalam ketiga bentuk intervensi yaitu politik, media, dan publik. Bentuk intervensi politik mungkin terjadi ketika Ahok yang konteksnya maju sebagai Calon Gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dengan diusung oleh Partai Penguasa, mendapatkan perlindungan secara politik dari Partai Penguasa beserta koalisinya, maupun sebaliknya mendapat “serangan” politik dari kelompok oposisi. Tujuan jangka pendek intervensi politik ini hanya 2, Ahok menang atau kalah dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, perebutan kekuasaan dan pengamanan kekuasaan.

Intervensi media dalam kasus Ahok muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya intervensi politik, serta adanya pro-kontra dalam masyarakat terhadap kasus Ahok. Secara teori, media membutuhkan “drama” dalam beritanya, membutuhkan sudut pandang dalam menyajikan beritanya, serta eksploitasi berita secara berlebihan untuk berita-berita yang menjadi perhatian publik secara luas (memiliki nilai jual tinggi). Hal tersebut kemudian membuat media harus melepas obyektifitasnya dalam kasus Ahok, baik disadari maupun tidak. Sudut pandang dan eksploitasi berita secara berlebihan inilah bisa berubah menjadi intervensi terhadap sebuah proses penegakan hukum, karena akan membentuk opini publik.

Opini publik ini tersebut akan terus berkembang menjadi pro-kontra dan justifikasi dalam masyarakat tentang “Ahok yang benar” dan “Ahok yang salah”. Dalam tahap tertentu, diakibatkan berbagai faktor, opini dan pro-kontra yang berkembang di masyarakat akan mewujud menjadi sebuah gerakan-gerakan tertentu, seperti perang cyber (perang opini di dunia maya), diskusi-diskusi massif dan sporadis, serta berbagai aksi unjuk rasa seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini.

Jika intervensi terhadap penegakan hukum ini tidak dihentikan, maka tujuan untuk mencapai keadilan yang diharapkan dapat kita peroleh dari upaya penegakan hukum, akan sangat sulit tercapai. Sejak awal, keputusan para aparat penegak hukum dalam menangani kasus Ahok menjadi bias akibat kuatnya berbagai intervensi tersebut, hal ini dapat kita lihat dari melebarnya kasus Ahok menjadi kasus-kasus lain seperti penghinaan terhadap pribadi dan makar.

Dalam proses hukum yang sedang berjalan saat ini, kesempatan untuk diperolehnya keadilan bagi seluruh pihak, baik bagi Ahok yang telah menjadi tersangka, maupun bagi umat Muslim Indonesia yang merasa Islam dan para ulamanya telah dihina oleh Ahok, masih mungkin untuk tercapai dengan satu syarat, yaitu mengurangi atau menghilangkan berbagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Seluruh pihak haruslah menyadari dan mampu menahan diri untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum kasus Ahok, karena intervensi dalam bentuk apapun terhadap upaya penegakan hukum merupakan wujud penolakan kita terhada hukum itu sendiri, wujud hilangnya komitmen kita untuk tunduk pada hukum. Dan jika hal tersebut terus terjadi, sudah sepatutnya kita bertanya pada diri kita masing-masing, MASIH PERLUKAH HUKUM HADIR DALAM KEHIDUPAN KITA? Oleh karena itu, dalam kasus Ahok, sebagai komitmen kita semua terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, mari kita serahkan dan percayakan kembali upaya pencapaian keadilan dalam kasus Ahok ini kepada proses hukum yang sudah dan sedang berjalan saat ini.