Pemerintah Harus Kaji Ulang Permen ESDM Nomor 7

Cetak

Ditulis oleh Seno Selasa, 08 Mei 2012 21:33

DEPOK (MaI) - Pemerintah diminta melakukan kajian ulang atas terbitnya Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012. Hal itu sebagai sebuah bentuk langkah tegas dan win-win solution bagi semua stakeholder sektor pertambangan.

Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani mengatakan langkah yang harus dilakukan pemerintah tersebut diantaranya adalah melakukan kajian mendalam dengan memasukkan berbagai unsur yang telah disampaikan berbagai pemangku kepentingan. Pihak yang sepakat dan tidak sepakat harus diakomodir.

"Bentuk Satgas atau Pokja khusus yang bertugas menggodok kasus ini dalam jangka waktu maksimal enam bulan ke depan untuk mengkapitalisasi berbagai aspek baik secara teknis dan non-teknis pertambangan,"Selasa(8/5/2012).

Meski begitu, Dewi menjelaskan harus tetap ada pemberian izin ekspor, namun dibatasi dengan kuota tertentu. Hal ini untuk menekan laju pertumbuhan volume ekspor,

"Bea keluar harus disesuaikan dengan jenis tambangnya. Tidak bisa diratakan untuk 14 jenis tersebut sebesar 20 persen. Biaya produksi yang non teknis kadang membuat biaya produksi juga meningkat. Pungutan lihat tidak resmi harus ditiadakan dengan pengawasan yang sempurna," katanya.

Untuk batubara lanjut Dewi karena menjadi andalan sumber energi ke depan harusnya menjadi fokus pemerintah dalam pembuatan berbagai macam peraturan. Sejak sekarang harus sudah diperhitungkan berapa prosentase bea keluar (BK), bagaimana volume peruntukan DMO (domestik market obligation) dan aspek EMO (eksport market obligation) harus dikaji ulang. Utamakan pemenuhan dalam negeri dahulu.

“Jangan sampai bangsa kita menjadi kuli bangsa lain di tanahnya sendiri. Semua substansi isi UU yang terkait dengan energi termasuk UU migas dan UU pertambangan harus dibahas ulang dengan mengacu dan berpatokan kepada konstitusi dan amanat dalam UUD 1945," pungkasnya. (Tr/M.Asri/MaI)


Newer news items:
Older news items: