You are here:

Login Admin

Ingat Saya

RENCANA KENAIKAN HARGA BBM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

demo bbm

Oleh:  Wawan Wanisar (Direktur Lembaga Kajian Independen -LKI Bandung/www.lki.or.id)

Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM, mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi kembali membuat kaget masyarakat Indonesia. Reaksi penolakan sudah terlihat setidaknya dalam sepuluh hari terakhir ini, dengan berbagai aksi gelombang unjuk rasa dari berbagai komponen masyarakat khususnya mahasiswa bahkan ormas Islam.

Rencana kenaikan ini tentunya diprediksi sangat memberatkan masyarakat khususnya kalangan bawah di tengah keterpurukan perekonomian yang hingga kini belum ada tanda-tanda bangkit setelah negara ini dilanda krisis berkepanjangan sejak lebih dari satu dasawarsa lalu. Menurut pemerintah kenaikan ini terjadi karena pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah dan tidak tepat  sasaran untuk kemudian dialokasikan kepada kepentingan rakyat kecil. Pemerintah pun berargumen bahwa kenaikan ini terpaksa dilakukan  karena harga minyak dunia mengalami kenaikan. Faktanya pun saat ini Indonesia adalah salah satu negara importir minyak.

Kenaikan ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Karena harga-harga kebutuhan lain ikut pula melonjak sementara pendapat tidak bergerak bahkan cenderung menurun. Tentunya hal ini akan semakin memberatkan kehidupan rakyat kebanyakan. Akibatnya muncul reaksi cukup keras dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari kalangan politisi tetapi reaksi itu juga dari kalangan mahasiswa lembaga swadaya masyarakat buruh pengusaha dan sopir angkutan umum. Mereka meminta pemerintah membatalkan kenaikan tarif BBM listerik dan telepon. Terlebih lagi reaksi tersebut merupakan pemicu dari tumpukan kekecewaan terhadap pemerintah krn berbagai kebijakan selama ini yg cenderung tidak berpihak kepada rakyat.

Perhitungan sederhananya adalah jika harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp 1.500,00 sampai Rp 2.000,00/liter, maka pada tahun ini inflasi akan naik menjadi 7-8%. BI biasanya akan menggunakan instrumen moneter sesuai dengan otoritasnya, yaitu kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Sementara itu, pemerintah melalui instrumen fiskal yang dikuasainya diharapkan dapat berkontribusi terhadap dampak naiknya inflasi agar beban masyarakat tidak terlalu berat.

Inflasi sebagai sebuah realitas harus dapat disikapi secara realistik dalam batas yang wajar dan semua pihak dapat memahaminya dengan sikap yang proporsional dan sebaiknya tidak emosional karena dengan cara seperti ini, kita dapat memetakan, memahami serta menemukan jalan keluarnya. Kita harus sadar bahwa semua menjadi korban dari kebijakan yang dinilai tidak populis ini.

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pasti akan menjadi pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi terbaik, agar dampak kenaikan inflasi tidak menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah perlu memberikan kompensasi yang seimbang, agar beban masyarakat di satu pihak menjadi tidak terlalu berat dan di lain pihak faktor-faktor lain yang dapat ikut menambah beban, dapat diredusir, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran.

Sektor lain yang perlu diperkuat, yaitu sektor pelayanan publik. Pelayanan publik dalam hal ini menyangkut pemangkasan alur birokrasi dan kemudahan syarat perzjinan. Perlu diciptakan iklim yang dapat menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah,  sehingga tidak menambah beban biaya pada umumnya. Dalam hubungan ini misalnya, pelayanan perizinan usaha yang menganut prinsip cepat, tepat dan murah harus dapat diwujudkan.

Demikian pula soal yang terkait dengan beban suku bunga bagi kegiatan investasi dan kegiatan usaha pada umumnya harus semakin kompetitif. Biaya logistik yang masih tinggi, juga harus menjadi prioritas utama yang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk segera dilakukan perbaikan. (Red)

 


Newer news items:
Older news items: