KONFLIK POLITIK DI MESIR

Cetak

Ditulis oleh REDAKSI Jumat, 23 Agustus 2013 04:33

Krisis Mesir

KAIRO (REUTERS/MaI) Kalangan internasional mendesak pemerintahan sementara Mesir untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk mantan Presiden Muhammad Mursi. Menteri Luar Negeri Qatar, Khaled al-Attiya berusaha menengahi krisis agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mesir, bersama wakil dari Amerika Serikat,  Uni Eropa dan Uni Emirat Arab.

“Saya berharap saudara-saudara di Mesir membebaskan para tahanan politik secepatnya karena itu merupakan kunci untuk menyelesaikan krisis ini,” kata Al Attiya ketika diwawancarai televisi Al Jazeera.

Qatar adalah pendukung dana utama pemerintahan Mursi, yang didominasi Ikhwanul Muslimin, sebelum diambil alih militer 3 Juli lalu.

“Tanpa dialog yang serius dengan seluruh pihak, dan yang paling penting dengan para tahanan politik karena mereka adalah elemen utama krisis ini, saya yakin banyak hal akan menjadi sulit,” kata Attiya.

Dua senator senior Amerika Serikat, Lindsey Graham dan John McCain meramalkan akan terjadi pertumpahan darah dalam beberapa pekan kecuali pemerintah membebaskan para tahanan politik, dan memulai dialog nasional termasuk Ikhwanul Muslimin.

McCain malah secara terang-terangan menyebut penggulingan Mursi sebagai kudeta. Pernyataan McCain langsung disanggah Presiden sementara Mesir, Adli Mansur, yang menyebut hal itu sebagai campur tangan urusan dalam negeri. Gedung Putih menyatakan para senator tidak mewakili pandangan pemerintah Amerika Serikat.

Hampir 300 orang tewas akibat kekerasan politik pasca penggulingkan Mursi, termasuk 80 orang yang ditembak mati pasukan keamanan pada 27 Juli lalu. Para pendukung Mursi masih melakukan aksi duduk di dua tempat di Kairo. Pemerintah Mesir menyatakan kesabaran mereka ada batasnya.

Desakan untuk membebaskan Mursi juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, Ban Ki Moon. (Red)

 


Newer news items:
Older news items: