You are here:

LKKPH Neraca Gelar FGD Pancasila Sebagai Representasi Keberagaman Ideologi Bersama Berbagai Organisasi Gerakan

Bandung, – LKKPH Neraca kembali menggelar program rutin lembaga yaitu Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “PANCASILA SEBAGAI REPRESENTASI DAN UNIFIKASI KEBERAGAMAN IDEOLOGI DI INDONESIA”.

Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Kamis pagi tanggal 28 September 2017 di Beethoven meeting room Hotel California Kota Bandung tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi gerakan Islam, Nasionalis, dan Sosialis-Kiri, diantaranya adalah BKLDK, FPMI, GEMA Pembebasan, GmnI, PMII, Pembebasan, dan JPB.

Tema tentang Pancasila sebagai representasi keberagaman ideologi diangkat sebagai sebuah bentuk kritik terhadap pertanyaan/pernyataan yang selama ini sering dilontarkan untuk menggugat Pancasila sebagai dasar negara sekaligus asas pemersatu bangsa, sekaligus menggali perspektif ideologis masing-masing peserta dalam memandang Pancasila.

Secara umum, para peserta memandang bahwa Pancasila sudah mengakomodir nilai-nilai perjuangan dari masing-masing ideologi yang ada di Indonesia karena nilai-nilai Pancasila memang bersifat universal. Universalitas Pancasila ini yang kemudian dikritik oleh perwakilan peserta, seperti yang disampaikan oleh Mashun Sofyan dari BKLDK Jabar yang menyatakan bahwa “sifat universal dari nilai-nilai dalam Pancasila yang kemudian membuat Pancasila menjadi multi tafsir dan cenderung hanya menjadi alat bagi kekuasaan untuk mempertahankan status quo”.

Kecenderungan Pancasila yang multi tafsir tersebut dibantah oleh Iji Jaelani yang mewakili PMII dengan menyatakan bahwa “tafsir tentang Pancasila secara formil ada di dalam konstitusi dan diselanggarakan berdasarkan undang-undang yang ada di bawah konstitusi, sehingga tidak mungkin Pancasila menjadi multi-tafsir, yang ada hanyalah penyelewengan dalam mengamalkan Pancasila”.

Dalam pandangan LKKPH Neraca, gugatan terhadap Pancasila yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi negatif di dalam negeri dalam berbagai bidang, merupakan gugatan yang salah alamat, karena sejatinya baik secara historis maupun dalam perspektif nilai, Pancasila sudah mengandung nilai-nilai universal yang juga diperjuangkan oleh ideologi-ideologi lain yang hidup di Indonesia, seperti fundamentalisme Islam dan Komunis-Marxisme. Permasalahan utamanya adalah relevan atau tidaknya Pancasila, tetapi komitmen dan konsistensi penyelenggara negara dan bangsa ini dalam menjalankan atau mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di akhir diskusi, moderator diskusi mendorong komitmen seluruh peserta diskusi agar membangun gerakan bersama dalam rangka mengawal dan mendorong implementasi Pancasila sebenar-benarnya, sehingga cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dala Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.

 
Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 51

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

MASYARAKAT RINDU PILKADA DAMAI DAN DEMOKRATIS

simpang braga

BANDUNG (MaI.com) Pilkada serentak di sejumlah daerah di Indonesia akan dilaksanakan kurang dari dua mingu lagi. Berbagai persiapan dilakukan sesuai tahapan. Namun seiring dengan itu, muncul pula sejumlah aspirasi dan penilaian bermunculan di tengah masyarakat terkait penyelenggaraannya.

Beberapa pegiat kampus, buruh, ormas maupun LSM se-Kab. Bandung pada Rabu (25/7/2015) siang, berkumpul untuk melakukan talkshow di Stasiun Televisi PJTV di Bandung. Talkshow bertema: "Aspirasi Masyarakat Melalui Pilkada Serentak 2015 yang Jujur dan Demokratis".

Baca selengkapnya...

 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

PT MULTIMAS DICURIGAI MERUSAK LINGKUNGAN

pencemaran

Kuala Tanjung (MaI)-Dalam sebulan terakhir, warga yang bermukim di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi demo terhadap PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang disebut-sebut bagian dari Wilmar Group internasional.

Ditemui di kediamannya, Kepala Dusun IV Tanjung Permai, Basri mengisahkan bahwa PT Multimas sudah beroperasi hampir dua puluh tahun yang lalu, dan sebetulnya warga merasa tidak pernah memberikan ijin bagi suatu perusahaan kelapa sawit untuk beroperasi di dekat lingkungan pemukiman warga. “Warga tidak tahu menahu bagaimana proses pemberian ijin perusahaan tersebut. Konon, katanya hanya oknum masyarakat tertentu yang punya kepentingan dengan pihak perusahaan yang memberikan ijinnya,” kisah Basri.

Belakangan, masyarakat mulai merasakan dampak polusi pencemaran lingkungan dari aktivitas PT MNA. “Tidak hanya suara bising mesin PT MNA yang bekerja siang-malam, asap hitam yang keluar dari cerobong pabrik pun menimbulkan bau tak sedap. Belum lagi persoalan air sumur kami yang tak lagi bisa diminum, serta ikan-ikan di laut yang menghilang,” dicontohkan Basri, seraya menjelaskan pula bahwa alasan keluarga mereka pindah ke lokasi barupun, karena tak tahan dengan dampak polusi dari PT MNA. “Kami terpaksa pindah kesini, itupun atas keputusan pribadi dan sama sekali bukan karena mendapat dana dari PT MNA,” terang Basri.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, sejumlah area kebun dan pemukiman warga Kuala Tanjung ada yang kemudian dibeli oleh PT MNA untuk perluasan pabriknya. “Dulu ada puluhan KK warga Kuala Tanjung yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan dan rumah mereka, karena perluasan pabrik,” jelas Ibu Fatimah Siregar yang dijumpai wartawan MaI di tempat berbeda.Fatimah yangtermasuk tokoh perempuan dusun III Alay, menyebutkan bahwa dulu sebagian masyarakat yang terkena perluasan pabrik PT MNA itu mendapatkan kompensasi ganti rugi mulai dari Rp 200 juta sampai milyaran, tergantung luas tanah dan nilai bangunannya.

Kini, masih ada sejumlah warga Kuala Tanjung yang bermukim persis berbatasan dengan pagar pabrik PT MNA. Mereka inilah yang kini menuntut adanya kompensasi dari PT MNA atas dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas PT MNA. “Berulangkali kami secara persuasif meminta PT MNA mau mempertimbangkan ganti rugi pembebasan lahan dan rumah mereka yang berbatasan langsung dengan perusahaan. Namun, tampaknya PT MNA merasa keberatan danberdalih wilayah yang sekarang masih dihuni oleh warga tidak diperlukan bagi perluasan perusahaan,” kata Fatimah Siregar.

Apapun alasan mereka, lanjut Fatimah, seharusnya PT MNA bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat. “Itulah alasan kami menuntut kompensasi dari PT MNA,” jelas Fatimah, sambil membandingkan kondisi sekarang air sumur yang sudah tidak bisa diminum, dan pendapatan nelayan menurun drastis karena ikan-ikan menghilang terkena dampak pencemaran laut.

Menanggapi munculnya surat APINDO yang mendapat kuasa dari PT MNA untuk menjawab tuntutan masyarakat, Fatimah menyayangkan kenapa pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) turut campur dan malah dalam suratnya kemudian menuding warga Kuala Tanjung melakukan pemerasan terhadap perusahaan.

Senada dengan penuturan Fatimah, dua tokoh gerakan masyarakat Kuala Tanjung masing-masing Ismail Bangun dan Syaiful pun mengatakan bahwa seharusnya PT MNA tidak bersembunyi dibalik APINDO dalam upaya penyelesaian kasus ini. “Ini kan bukan ranahnya APINDO, kenapa pula PT MNA memberikan kuasa kepada APINDO untuk menjawab tuntutan masyarakat. Tampak jelas PT MNA mau lepas tanggung jawab,” kata Ismail mempertanyakan keterlibatan APINDO pasti ada kepentingan lain.

Disamping itu, Ismail menilai redaksional dalam surat APINDO dinilai menyinggung perasaan warga masyarakat. “Tuduhan APINDO membuat kemarahan warga. Kenapa masyarakat dituduh melakukan pemerasan dibalik tuntutan kompensasi sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan dan bahkan APINDO pun mengancam akan menempuh jalur hukum,” terang Ismail sambil menambahkan, bahwa yang dituntut warga adalah PT MNA mau bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dampak pencemaran lingkungan dari aktivitas pabrik PT MNA.

Di tempat yang sama, Syaiful yang ikut menjadi motor gerakan masyarakat mengatakan bahwa perjuangan masyarakat Kuala Tanjung ini tidak mudah karena diduga sejumlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi membela kepentingan warga Kuala Tanjung terkesan malah membela PT MNA. “Yah, bagaimana mereka mau memperjuangkan aspirasi masyarakat karena sudah diam setelah menerima amplop,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masyarakat Kuala Tanjung akan bersatu padu dan tetap melanjutkan perjuangan mereka. “Bila perlu sampai PT MNA ditutup, karena selama ini tidak memberikan kontribusi apapun bagi masyarakat,” tegas Syaiful yang diiyakan oleh Ismail Bangun dan Fatimah Siregar. Dalam beberapa hari kedepan, masyarakat Kuala Tanjung akan melakukan konsolidasi kembali dalam rangka melakukan aksi lanjutan yang waktunya akan disesuaikan dengan ibadah Ramadhan.(ANDO/MaI.com)

 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

PERPANJANGAN USIA PENSIUN PNS

PNS

JAKARTA (MaI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas, usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto.

Menurutnya, pemberlakuan batas usia pensiun PNS tersebut didasarkan pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan pada 19 Desember 2013 dan masih dalam proses penandatanganan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perubahan batas usia pensiun PNS, lanjut Tasdik, berlaku usia 58 tahun untuk pegawai eselon III ke bawah dengan jabatan administrasi dan batas usia 60 tahun untuk pegawai eselon II dan I (Jabatan Pimpinan Tinggi).

Ia menjelaskan, sedikitnya 11.000 PNS yang masih tertahan masa pensiunnya akan memiliki kesempatan untuk tetap mengabdi menjadi aparat negara.

Dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan secara hormat karena beberapa alasan, antara lain meninggal dunia, permintaan sendiri (pengunduran diri), mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.

Selain itu juga karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS.

Sementara itu, PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, penyelewengan terhadap jabatan hingga dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadlan berkekuatan hukum tetap, menjadi anggota atau pengurus partai politik dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun karena tindak pidana terencana. (RED)

 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

Granat Diduga Aktif Ditemukan di Tempat Sampah Pasar Sederhana

Bandung, Satu buah granat ditemukan petugas sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) Pasar Sederhana, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (18/7/2013). Granat tangan berbentuk bulat dan berwarna hijau itu diduga masih aktif.


"Secara kasat mata pemicu serta pengamannya masih ada," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Sutarno kepada wartawan di lokasi penemuan granat di Jalan Sederhana.

Guna memastikan aktif atau tidak, kata Sutarno, pihaknya perlu penyelidikan dengan melibatkan Jihandak Satbrimob Polda Jabar. Petugas dari Tim Jihandak yang datang ke lokasi pun segera mengamankan granat tersebut.

"Setelah tadi ada laporan penemuan granat, saya meminta anggota dan Kapolsek Sukajadi untuk langkah-langkah mengamankan lokasi. Kepastian aktif atau tidak, nanti dicek Jihandak," kata Sutarno.

Sutarno mengatakan granat itu pertama diketahui oleh salah satu petugas pengambilan sampah, Suwanto (25), sekitar pukul 10.15 WIB. Petugas terkejut setelah tak sengaja menemukan granat yang berada dalam tumpukan sampah.

Berdasarkan keterangan Suwanto, diduga granat itu terangkut dari roda sampah milik Koko Zakaria (72). "Tapi untuk mengetahui pastinya, kami akan telusuri dari mana granat itu berasal," jelas Sutarno (Baban/MaI)

 

 
 

Halaman 1 dari 48

Info Olahraga

LARANGAN JILBAB DALAM ASEAN GAMES 2014 SEOUL (REUTERS/MaI.com) Informasi tak sedap muncul dari pertandingan Asean Games 2014, larangan menggunakan jilbab menyebabkan beberapa atlet mengundurkan diri dari cabang olahraga yang mereka geluti. Salah satunya tim putri bola basket asal Qatar yang resmi mengundurkan diri karena beberapa pemainnya menggunakan jilbab....
Baca selengkapnya...
GELORA BANDUNG LAUTAN API BANDUNG (MaI) Vladimir Vujovic,...
Baca selengkapnya...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Entertainment

AVENGERS GEBRAK INDONESIA JAKARTA (MaI.com) Banyak sekali...
Baca selengkapnya...
SATU NASYID, PERSEMBAHAN PERTAMA BANDUNG (MaI.com) 22 Maret 2004...
Baca selengkapnya...
JIKA BINTANG K-POP JADI TENTARA SEOUL (MaI.com) Semua pria dewasa...
Baca selengkapnya...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Seks & Kesehatan

MENDADAK MEMAR JAKARTA (MaI.com) Tanpa disadari...
Baca selengkapnya...
PENTINGNYA AURANSI KESEHATAN Asuransi merupakan upaya memindahkan...
Baca selengkapnya...
MA-MIN YANG TURUNKAN KOLESTEROL Kolesterol dapat dikategorikan...
Baca selengkapnya...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com