You are here:

Tim Investigasi Kostrad Selidiki Jalur Latihan

Jakarta (SINDO) - Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) telah menerjunkan tim investigasi untuk menguak penyebab kecelakaan tank Scorpion dalam latihan pertempuran di Dusun Ngrancang, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Senin (14/11).

Baca selengkapnya...

 
Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 51

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

ALFAKUM 89 UNISBA PEDULI BENCANA BANJIR GARUT

baksos alfakum unisba 89

GARUT (MaI.com) Musibah  banjir bandang yang menimpa Garut, Jawa Barat, pada Rabu (21/9/2016) dini hari, menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Hal ini tidak luput pula dari perhatian dan kepedulian Alumni Fakultas Hukum angkatan 1989 Universitas Islam Bandung (Alfakum UNISBA’89). Mereka yang tergabung di dalamnya terdiri dari berbagai profesi, diantaranya: Advokat, Hakim, Notaris, Pengusaha dan PNS.

Baca selengkapnya...

 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

GMB TOLAK KENAIKAN HARGA BBM

UNRAS

Bandung (MaI) Gabungan Mahasiswa Bandung (GMB) yang terdiri dari Universitas Islam Bandung, Piksi Ganesha, Universitas Widyatama, dan STIE Ekuitas Bandung melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung Sate, Jumat (21/06). Gabungan mahasiswa berjumlah sekitar 25 orang yang dipimpin Fadli Muttaqin tersebut melakukan orasi dengan pengawalan ketat dari personil aparat keamanan yang telah berjaga sejak siang hari.

Aksi unjuk rasa ini diawali dengan longmarch dari kampus Unisba Rangga Gading menuju ke Jalan Cikapayang, lalu Gedung Pertamina di Jalan Wirayudha, dan berhenti di depan Gedung Sate sebagai titik akhir unjuk rasa.

Dalam aksinya, Fadli mengkritik pemerintah yang telah gagal melakukan manajemen yang baik terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia, sehingga kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam telah berada di tangan pihak asing. “Pemerintah tidak mampu lagi menjaga kedaulatan Negara. SDA-SDA kita saat ini telah dikuasai oleh asing,” teriak Fadli. Dalam orasinya Fadli juga menuturkan bahwa sejatinya kenaikan harga BBM tidak dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit BBM melainkan karena ada perjanjian antara pemerintah dan pihak asing atas kepentingan tertentu. “Kenaikan harga BBM adalah aksi pembodohan. Rahyat dibohongi, rakyat dibodohi!” ujarnya.

Selain itu, protes ini dilakukan karena massa aksi menganggap pemerintah sudah tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanya peduli terhadap dirinya sendiri dan keluarga-keluarganya serta melakukan upaya penyelamatan terhadap keluarganya yang sedang terjerat oleh kasus-kasus hukum.

Aksi unjuk rasa ini diwarnai dengan pembakaran ban bekas di depan gedung sate dan ditutup dengan aksi pelemparan celana dalam dan pembalut wanita ke dalam halaman gedung sate. (David/MaI)

 
 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

Good Governance Jabar

Sumedang, Agenda yang dilaksanakan Vivat Academia di bulan Maret ini menghadirkan diskusi tentang "Peningkatan ADMINISTRASI & HUKUM TATA NEGARA" di Bale Sawala Gedung Rektorat UNPAD Jatinangor (7/3). Dengan Pembicara Susi Dwi Harijati, Ph.D (Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi) dan Ida W.MA.(Keterbukaan Informasi Publik & Reformasi Birokrasi di Jawa Barat.

Menurut Ida W.MA, yang menyampaikan materi tentang Keterbukaan Informasi Publik & Reformasi Birokrasi di Jawa Barat memaparkan bahwa konsep Good Governance dipahami secara berbada-beda, namun tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Ada 3 pilar penting dalam Good Governance, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Ida menambahkan, berdasarkan prinsip kepemerintahan yang baik menurut prinsip Good Governance "Deklarasi Manila" menyebutkan beberapa hal yaitu transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif/tanggap/peka/responsif. Indonesia pasca pemerintahan Soeharto merupakan era Keterbukaan Informasi Publik.

"Mengapa harus ada Keterbukaan Informasi Publik, karena informasi publik bagian dari HAM, hak konstitusional warga negara, syarat utama untuk pemberantasan korupsi dan keharusan dalam paham pemerintahan terbuka (Good Governance)", tegasnya.

Pada tahun 2012  Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat Keterbukaan Informasi Publik terbaik, sekaligus sebagai provinsi yang paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar 6,0 % setelah DKI Jakarta dengan tingkat korupsi 46,7 %. Komisi Informasi Publik Jawa Barat tidak menyebarluaskan  rencana strategis kerja dan pertanggungjawaban keuangan ke publik.

"Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi di Jabar. Keberhasilan Jabar menjadi provinsi terbaik dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik belum bisa dijadikan barometer keberhasilan penyelenggaraan Good Governance dan reformasi birokrasi di daerah", paparnya.

Sedangkan menurut Susi Dwi Harijati, Ph.D yang menyampaikan materi diskusi Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi memaparkan mengenai proses perubahan UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Presiden BJ. Habibie membentuk tim nasional reformasi dengan koordinator Prof. Jimly Assiddiqie dan sub tim pembaharuan UUD 1945 dengan koordinator Prof. Bagir Manan. Tim tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 dan pembentukan Komisi Negara untuk perubahan UUD 1945.

Susi Dwi Harijati menambahkan bahwa pokok-pokok usulan amandemen tersebut melahirkan keputusan tentang : (1) meniadakan executive heavy dan menciptakan checks and balances hubungan antara lembaga negara, terutama presiden dan badan perwakilan rakyat ; (2) pembatasan masa jabatan presiden; (3) rincian HAM; dan (4) mengokohkan prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum.

"Faktor-Faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Tata Negara itu perubahan politik dan ideologi, perubahan masyarakat, perubahan ditingkat regional dan internasional, praktik penyelenggaraan negara dan perubahan UUD", tegas Susi.(Novi/MaI)

 

Notice: Undefined variable: total_div in /home/maklumat/public_html/templates/jv_news_ii/html/com_content/section/blog.php on line 55

KPK Belum Segera Menahan Andi Mallarangeng

Yogyakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum segera menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallaranggeng pascapenetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

"Kami memang belum melakukan penahanan dalam waktu dekat. Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan segera memeriksa saksi-saksi," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (8/12).

Menurut dia, penyidik KPK saat ini sedang bekerja untuk mengumpulkan alat bukti dan segera melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk penyusunan dakwaan terhadap Andi Mallaranggeng.

"KPK tidak langsung melakukan penahanan dalam setiap kasus yang sedang ditangani, karena penahanan itu harus ada alasan objektif. Kami akan melakukan komunikasi dengan penyidik, tetapi yang pasti tahapan berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi," katanya.

Ia mengatakan KPK tidak mau nanti sudah menahan, tetapi batas waktu penahanan telah habis, sedangkan surat dakwaan belum selesai. KPK tidak mau "abuse of humanity".

"Untuk mencari alat bukti dalam kasus tersebut tentu yang terdekat akan diperiksa adalah laporan hasil kekayaan pejabat negara atau aset kekayaannya," katanya.

Menurut dia, dalam melakukan penanganan perkara korupsi proyek Hambalang, KPK sudah memiliki mekanisme proses pemeriksaan hingga kasus korupsi itu bisa digelar di peradilan tindak pidana korupsi.

"Dalam konteks tersebut Andi Mallaranggeng diharapkan tidak berupaya menghilangkan barang bukti. Kami berharap tersangka bersikap kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti," katanya.(Antara)

 
 

Halaman 8 dari 48

Info Olahraga

LARANGAN JILBAB DALAM ASEAN GAMES 2014 SEOUL (REUTERS/MaI.com) Informasi tak sedap muncul dari pertandingan Asean Games 2014, larangan menggunakan jilbab menyebabkan beberapa atlet mengundurkan diri dari cabang olahraga yang mereka geluti. Salah satunya tim putri bola basket asal Qatar yang resmi mengundurkan diri karena beberapa pemainnya menggunakan jilbab....
Baca selengkapnya...
GELORA BANDUNG LAUTAN API BANDUNG (MaI) Vladimir Vujovic,...
Baca selengkapnya...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Entertainment

AVENGERS GEBRAK INDONESIA JAKARTA (MaI.com) Banyak sekali...
Baca selengkapnya...
SATU NASYID, PERSEMBAHAN PERTAMA BANDUNG (MaI.com) 22 Maret 2004...
Baca selengkapnya...
JIKA BINTANG K-POP JADI TENTARA SEOUL (MaI.com) Semua pria dewasa...
Baca selengkapnya...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Seks & Kesehatan

MENDADAK MEMAR JAKARTA (MaI.com) Tanpa disadari...
Baca selengkapnya...
PENTINGNYA AURANSI KESEHATAN Asuransi merupakan upaya memindahkan...
Baca selengkapnya...
MA-MIN YANG TURUNKAN KOLESTEROL Kolesterol dapat dikategorikan...
Baca selengkapnya...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com