DPRD Kota Bandung panggil Dispenda terkait Kasus Pungli

Cetak

Kamis, 08 Desember 2011 19:03

Buntut merebaknya isu dugaan pemungutan pajak kepada pengusaha restoran dan kafe ilegal oleh oknum Pemkot Bandung, Komisi B DPRD segera memanggil Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskoperindag).

”Pada dasarnya DPRD Kota Bandung  tidak akan mentolerir terhadap pungutan pajak kepada objek pajak yang tidak ada legalitasnya. Misalnya kafe, kalau tidak ada izinnya jangan diambil pajak. Kalau diambil pajaknya, sama saja dengan melegalkan usahanya,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Eko Sesotio saat dihubungi Maklumat-Indpeneden.com, Rabu ( 7/12/2011).

Eko menyebutkan, permasalahan ini harus dikroscek lebih dalam lagi, harus diketahui apa maksud pemungutan pajak dan siapa yang melakukannya. Jika memang ada oknum instansi terkait yang melakukannya, maka harus diberi sanksi yang tegas.

Makanya, untuk mengetahui kejelasannya, Komisi B akan segera memangil Dispenda Kota Bandung untuk mengorek keterangan dari mereka. Selain itu, Komisi B juga akan memanggil Diskoperindag untuk mendata dan membuat kriteria mana kafe yang benar-benar harus kena pajak.

”Saat ini banyak yang coba-coba buat kafe, padahal sebenarnya tak layak jadi kafe. Makanya, harus jelas klasifikasinya, lalu didata setelah itu dibantu untuk pengurusan izinnya. Jangan sampai dagangan biasa yang hanya mengisi waktu luang juga disebut kafe yang kena pajak, kan kasian. Di samping itu, jumlah kafe yang diungkapkan AKAR belum tentu kebenarannya," pungkas Eko.

Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Kota Bandung menyayangkan adanya pungutan retribusi dan pajak kepada para pengusaha kafe dan restoran yang tidak memiliki izin.

"Saya mendapatkan laporan dari beberapa pengusaha, dan ketika saya cek ke lapangan beberapa pengusaha mengaku membayar pajak dan retribusi kepada oknum pejabat Pemkot. Dengan adanya pungutan itu kan seolah usaha mereka jadi legal walaupun sebenarnya ilegal," kata Ketua AKAR Dedie Soekartin kepada wartawan. (Wanisar/Mal)


Newer news items:
Older news items: