Bima Membara

Cetak

LAST_UPDATED2 Sabtu, 24 Desember 2011 16:40

Sedikitnya dua orang tewas saat polisi membubarkan paksa aksi pendudukan dan blokade warga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, di Pelabuhan Sape, Bima, Sabtu (24/12). Polisi menahan 47 orang, belasan di antaranya terluka tembakan. Sore ini situasi di areal Pelabuhan Sape mulai kondusif. Sebaliknya, di Kota Bima masih genting.

Dua korban tewas bernama Saiful dan Arif Rahman. Jenazah keduanya disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Keduanya meninggal saat pukul 06.00 waktu setempat polisi membubarkan paksa secara dramatis enam hari pendudukan dan blokade Pelabuhan Sape.

Warga menduduki dan memblokade Pelabuhan Sape untuk menuntut pencabutan SK Pemerintah Kabupaten Bima Nomor 188 terkait pertambangan emas di wilayah mereka. Pemerintah Kabupaten Bima hanya mengizinkan perusaan tertentu menambang emas, serta menyebut pertambangan tradisional warga sebagai tindakan melawan hukum.

Menurut warga, perlakuan itu diskriminatif dan merugikan warga Lambu. Warga kukuh membokade Pelabuhan Sape sebelum permintaan mereka dipenuhi bupati. Karena tidak ada titik temu, polisi membubarkan paksa.

Ratusan warga Lambu yang tertahan di luar pelabuhan akhirnya melampiaskan kemarahan mereka terhadap gedung DPRD Bima dan kantor PLN Bima. Kantor PLN menjadi sasaran karena perusahaan setrum itu mematikan aliran listrik ke Kecamatan Lambu. Sedangkan gedung DPRD Bima dibakar massa karena dinilai tidak merespon aspirasi warga. Sejumlah fasilitas umum lainnya juga dilaporkan mengalami kerusakan.

 

Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Fajar Riza Ul Haq menyesalkan aksi pembubaran paksa polisi terhadap warga yang sedang menduduki Pelabuhan Sape, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12). Pembubaran paksa dengan melepaskan tembakan itu membuat dua pengunjuk rasa tewas.

Fajar membenarkan bahwa aksi itu, selain oleh warga dari Kecamatan Lambu dan Sape, juga dilakukan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahkan, menurut informasi yang diterima, satu dari dua korban tewas itu adalah mahasiswa Muhammadiyah di NTB, yang bernama Ansyari.

Fajar berpendapat konflik berujung kerusuhan ini karena tidak ada titik temu dari pengunjuk rasa, dalam hal ini warga, dan Pemerintah Kabupaten Bima. Sayangnya, menurut Fajar, memaksakan diri membubarkan paksa demonstran yang sudah menduduki Pelabuhan Sape.

Menurut Fajar, seharusnya, polisi intensif melakukan negosiasi dengan warga, sehingga tidak harus melakukan pelepasan tembakan yang berujung pada kematian warga serta mahasiswa. Fajar menduga kepolisian mendapat desakan agar membuka akses pelabuhan untuk kepentingan perayaan Natal warga. Sayangnya, polisi seakan tidak mencari alternatif lain selain melakukan pembubaran paksa dengan melepaskan tembakan.

"Tentu kita menyayangkan. Polisi tidak belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi, dan ini semakin mencoreng citra kepolisian yang tidak mampu mengayomi masyarakat ketika menyalurkan aspirasinya," jelas Fajar.

Pembubaran paksa dilakukan polisi menyusul tidak adanya titik temu dan alotnya tahap negosiasi. Warga tetap bersikukuh membokade Pelabuhan Sape, sebelum permintaan mereka dipenuhi Pemkab Bima. Warga dan mahasiswa mendesak Pemkab Bima mencabut SK 188 tentang Eksplorasi Pertambangan Emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.

Dalam SK itu Pemkab Bima hanya mengizinkan perusahaan tertentu menambang emas serta menyebut pertambangan tradisional warga sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini dinilai diskriminatif dan merugikan warga Lambu (Ian/Mal)


Newer news items:
Older news items: