Bima Rusuh,Kapolda dituntut Mundur

Cetak

Sabtu, 24 Desember 2011 16:44

Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Lambu menggelar unjuk rasa di pintu gerbang markas Polda Nusa Tenggara Barat di Mataram, Sabtu (24/12). Mereka menuntut pertanggungjawaban Kapolda Nusa Tenggara Barat terkait insiden kekerasan oleh polisi saat membubarkan paksa unjuk rasa di Pelabuhan Sape.

Insiden berdarah di Sape mencuat saat aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Nusa Tenggara Barat, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Bima. Blokade telah berlangsung sepekan terakhir.

Polisi membubarkan pengunjuk rasa dengan tembakan hingga dua orang dilaporkan tewas terkena tembakan dan puluhan warga pengunjuk rasa lainnya luka-luka. Kedua korban tewas itu dilaporkan bernama Arif Rahman dan Syaiful, keduanya warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Mahasiswa menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam membubarkan pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape. Mereka menuding polisi lebih memihak Bupati Bima Ferry Zulkarnaen yang enggan mencabut Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada dua pengusaha tambang.

Kedua perusahaan tambang pemegang IUP itu masing-masing PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas wilayah tambang 24.980 hektare dan PT Indo Mineral Citra Persada dengan luas wilayah tambang 14.318 hektare.

Semenatara itu di Makasar,sejumlah mahasiswa asal Bima menggelar unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/12). Mereka memprotes kekerasan aparat terhadap warga Lambu yang menduduki dan memblokade Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Mahasiswa sempat memblokir jalan dan menahan mobil Pangkoopsau Hasannuddin, Makassar, yang melintas di Jalan Jendral Sudirman, Makassar. Mereka memprotes keras aksi penembakan yang dilakukan aparat kepolisian yang telah menewaskan dua orang warga.

Mahasiswa menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk tim pencari fakta terkait pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Bima. Mereka juga meminta Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolda NTB, Kapolres Bima serta Kapolsek Lambu dan Sape.

Mahasiswa juga meminta kepada Bupati Bima Fery Zulkarnain untuk mancabut semua izin tambang yang ada di Kabupaten Bima. Karena tambang yang ada tidak membawa manfaat buat masyarakat.

Warga menduduki dan memblokade Pelabuhan Sape untuk menuntut pencabutan SK Pemerintah Kabupaten Bima Nomor 188 terkait pertambangan emas di wilayah mereka. Pemerintah Kabupaten Bima hanya mengizinkan perusaan tertentu menambang emas, serta menyebut pertambangan tradisional warga sebagai tindakan melawan hukum.

Menurut warga, perlakuan itu diskriminatif dan merugikan warga Lambu. Warga kukuh membokade Pelabuhan Sape sebelum permintaan mereka dipenuhi bupati. Karena tidak ada titik temu, polisi membubarkan paksa.(Ian)/Mal)


Newer news items:
Older news items: