You are here:

Login Admin

Ingat Saya

AKAR PENYEBAB KENAIKAN HARGA BBM

PDFCetakEmail

 

BBM

Oleh: Willman Supondho Akbar +)

Suatu Bangsa dan Negara apabila mempunyai fondasi perekonomian yang kuat tentunya tidak akan kalang kabut dalam menghadapi tantangan dan hambatan perekonomian global dan bahkan tidak akan bergantung terhadap harga komoditi pasar global. Berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi (BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI) inilah yang harus dipikirkan pemerintah serta dicari solusinya, agar masyarakat Indonesia bisa keluar dari lubang kemiskinan dan segera mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan yang layak.

Tak kalah pentingnya satu hal lagi yaitu Ketahanan Energi juga menjadi problematika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena tanpa ketahanan dalam bidang energi dan sumber daya mineral Bangsa dan Negara Indonesia akan selalu menjadi korban ekspolitasi sumber daya alam yang dilakukan dan ditentukan oleh negara-negara adi kuasa pemilik modal dan teknologi.

Seperti kita ketahui bahwa Negara Indonesia mempunyai aset sumber daya alam yang luar biasa, terutama dalam hal minyak, bahkan pada zaman orde baru sempat menjadi negara pemasok Bahan Bakar Minyak tapi apa kata dan upaya pasca Reformasi sampai saat ini justru banyak sumber-sumber kekayaan alam kita dalam hal ini minyak malah sebagian besar modal dan pengelolaannya dikuasai oleh negara-negara asing, bahkan lebih ironis lagi Indonesia hanya menjadi pengikut komoditi harga pasar global yang ditentukan oleh negara-negara Adi Kuasa pemilik modal dan teknologi di negara nya sendiri yang memiliki aset sumber minyak.

Apabila pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 dengan baik dan benar, maka saya pikir dengan dibukanya keran seluas-luasnya tentang investasi bagi asing terhadap eksplorasi dan eksploitasi minyak di Indonesia, justru ini menjadi malapetaka karena sebetulnya yang akan mendapatkan keuntungan besar yaitu pihak asing sedangkan kita hanya kebagian pemulihan alam dan lingkungan hidup yang ini juga tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar artinya sangat tidak adil karena yang mendapatkan keuntungan hanya pihak asing.

Pada tanggal 17 Juni Tahun 2013 ini, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan kembali menaikan harga bahan bakar minyak dengan alasan menyelamatkan struktur APBN atau meminimalisasi kebengkakan APBN dalam mensubsidi BBM. Tentunya kebijakan yang diambil Pemerintah tersebut bukan kali pertama atau kedua tetapi sudah berulang-ulang kali dengan tidak dibarengi oleh pengelolaan aset BUMN yang baik, efektif dan efisien serta berjangka strategis. Sangat mengkhawatirkan memang Bangsa dan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam ini, khususnya dalam hal minyak tetapi di negaranya sendiri harga BBM tak kunjung turun, malah terus meningkat dengan tidak disertai dengan peningkatan tarif pendapatan perekonomian masyarakat. Tentunya ini akan berdampak terhadap perekonomian dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Bukti nyata yang paling sederhana yaitu sebelum harga BBM naik pun harga-harga kebutuhan bahan pokok sudah naik duluan artinya dalam hal ini Pemerintah gagal dalam mencegah para spekulan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ditambah kebijakan Pemerintah tersebut akan bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan dan Idul Fitri bagi umat Islam yang ada di Indonesia, tentunya ini akan sangat memberatkan kembali masyarakat Indonesia dengan tidak bertambah atau meningkatnya penghasilan masyarakat kecil. Selain itu juga, apabila kita perhatikan dunia pendidikan bahwa tidak lama kemudian setelah Pemerintah menaikkan harga BBM, para orang tua akan dibenturkan oleh biaya kebutuhan sekolah anaknya, mulai dari baju, buku dan alat-alat tulis sekolah akan naik pula seiring dengan biaya transportasi yang meningkat. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi Disamping itu juga sektor-sektor pertanian dan peternakan Indonesia tidak mengalami peningkatan yang tajam, alhasil produktifitas sektor pertanian dan peternakan yang rendah ini diperparah dengan terus masuknya bahan-bahan pangan impor yang justru akan makin melemahkan pendapatan produsen (petani dan peternak) lokal.

Kompensasi dari kenaikan harga BBM ini yang akan dikeluarkan dan diterapkan pemerintah, yaitu melalui program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang berupa pengalokasian untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Penyediaan Beras Miskin, Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat. Saya pikir program kompensasi dari kenaikan harga BBM yang dikeluarkan dan akan diterapkan Pemerintah tersebut kurang tepat karena hanya akan mendidik masyarakat yang tidak mandiri dan selalu ketergantungan. Pemerintah pun dalam hal ini kurang perhitungan karena jangka waktu BLSM tersebut hanya sementara waktu. Ditambah pada proses teknis di lapangan seperti yang kita ketahui pada tahun-tahun yang lalu Pemerintah lewat program BLT nya gagal karena tidak tepat guna dan sasaran. Hal ini yang harus diperbaiki oleh kita bersama, agar keuangan Negara justru tidak terbuang percuma. Semua elemen masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program ini apabila jadi dilaksanakan, demi kesejahteraan semua anak bangsa. Kembali apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya diatas, apabila Pemerintah benar-benar serius bisa mengimplemtasikan Pasal 33 UUD 1945 dengan baik ditambah kemandirian ekonomi dan ketahanan energi dapat tercipta, saya pikir tidak akan ada yang namanya pembengkakan subsidi BBM.

Pemerintah Indonesia seharusnya juga dapat berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan dan menetapkan kenaikkan harga BBM beserta kompensasi yang akan diterapkannya mengenai sampai sejauh mana dampak kebijakan tersebut di kemudian hari setelah program kompensasi BLSM tidak berlaku lagi akan mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Kalau ternyata dampak kebijakan tersebut malah akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, saya pikir model bantuan seperti ini perlu dipertimbangkan ulang.

Di sisi lain, elemen atau kelompok masyarakat sebagai kontrol dan penyeimbang kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Buruh, Tani dan Mahasiswa yang selalu memberikan pemikiran kritis terhadap Pemerintah seharusnya bukan hanya terjebak pada alasan-alasan Pemerintah tentang persoalan kenaikan persoalan BBM saja tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana mencari solusi terhadap falsafah dari nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945, agar bisa dijadikan landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditambah akan lebih bagus dan bermanfaat lagi apabila elemen atau kelompok Buruh, Tani dan Mahasiswa yang selalu memberikan aspirasinya terhadap Pemerintah dapat melakukan Seminar atau Kajian Ilmiah dengan mengundang pihak Pemerintah dan Legislatif sebagai bahan pembanding terhadap rencana Pemerintah menaikan harga BBM. Jadi upaya penolakan tersebut tidak hanya identik dengan aksi unjuk rasa yang sebenarnya rawan akan potensi pemanfaatan oleh pihak lain.

Apabila kita cermati lebih jauh lagi, rencana Pemerintah menaikkan harga BBM saat ini rentan terhadap kelompok-kelompok pemangku kepentingan dalam memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM ini karena dalam kurun waktu satu tahun ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, dalam hal ini akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Dalam hal ini tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus berpikir kritis, bijaksana dan tepat jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang tidak bertanggung-jawab.

Apa yang sudah saya sampaikan dan jelaskan diatas kesimpulannya, yaitu Pemerintah harus sudah mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945, cabut atau revisi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, diplomasi dan negosiasi ulang kontrak karya dengan investor asing yang kurang menguntungkan posisi Indonesia, mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi BUMN (reformasi birokrasi) di dalam tubuh BUMN dalam pengelolaan aset sumber daya alam dan mineral Indonesia, pemangkasan anggaran APBN di beberapa sektor yang kurang efektif dan efisien. Apabila hal-hal tersebut serius dilakukan Pemerintah, saya pikir Indonesia bisa Mandiri dalam bidang ekonomi dan ketahanan energi pun akan tercipta.

+) Penulis adalah Ketua LINGKAR STUDI EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK (LSEKP) JABAR/DEMISIONER KORDA GMNI JAWA BARAT