Bandung, Bupati Garut Aceng HM Fikri mangkir dari panggilan Polda Jawa Barat dengan alas an sakit dengan tensi darah menurun, rencannya orang nomor satu di Kota Dodol tersebut dijadwalkan akan datang ke Polda Jabar pada Senin (10/12/2012) mendatang. Ia akan dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan penipuan dan pemerasan yang menyeretnya saat pemilihan wakil bupati pengganti Dikcy Candra.

Hal itu diungkapkan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Slamet di Mapolda Jabar, Jumat (7/12/2012). "Dalam pemeriksaan tadi dia tidak datang. Katanya sakit. Tapi tadi pengacaranya menyatakan akan hadir pada Senin (10/12/2012)," ujar Slamet.

Polda Jabar pun tidak membuat surat panggilan lagi untuk pemeriksaan Senin (10/12/2012). "Kami tidak lagi buat surat pemanggilan. Karena sebenarnya pemanggilannya hari ini, tapi mereka yang meminta mundur dan bersedia hadir pada Senin," katanya.

Ia pun menuturkan, dalam pemeriksaan nanti Aceng akan dimintai keterangan terkait laporan atas dirinya. Para saksi pun rencananya tidak akan dihadirkan. "Nanti kita periksa dulu Aceng sendiri. Baru setelah itu dikonfrontir," tutur Slamet.

Sementara itu, pemeriksaan yang sedianya dilakukan hari ini pun disebut Slamet batal dilakukan. Karena selain Aceng yang tidak hadir, para saksi juga tidak datang.

"Tadi saksi juga tidak datang. Kabarnya mereka ada di Jakarta. Pengacara Aceng tadi hanya menyerahkan surat keterangan sakit," katanya.

Sebelumnya diberitakan Bupati Garut Aceng HM Fikri dilaporkannya ke Polda Jabar terkait dugaan pemerasan saat pemilihan calon Wakil Bupati Garut pengganti Diky Candra yang mengundurkan diri pada 2011.

Asep melapor ke Polda Jabar pada Kamis (10/5/2012) lalu. Dalam laporan bernomor LPB/381/V/2012/Jabar itu tertera terlapor Aceng Fikri dan Chep Maher. Perkara yang diadukan Asep yakni berupa tindak pidana penipuan atau penggelapan serta pemerasan yang dilakukan dua terlapor tersebut.

Ceritanya, pada 12 April 2012 Asep datang ke rumah Aceng. Dia mengaku menyerahkan uang tunai US$ 25 ribu. Setelah sebelumnya staf Aceng yang bernama Chep meminta Rp 500 juta sebagai uang pendaftaran wakil bupati Garut . Namun pada 17 April Chep mendatangi Asep di Hotel Banyu Artha Cipanas, Garut. Chep bermaksud menyampaikan permintaan Aceng yakni meminta uang Rp 1,4 miliar yang alasannya untuk meloloskan menjadi Wakil Bupati Garut.

Asep melapor ke Polda Jabar lantara setelah dia gagal menjadi Wakil Bupati Garut, ternyata uang yang sudah dibayarkan tidak kunjung kembali. Wakil Bupati yang terpilih adalah Agus Hamdani dari PPP.(Hendra/MaI)

JAKARTA — Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (7/12) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka sekaligus mencekal yang bersangkutan, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pusat pendidikan olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

Dalam keterangan persnya di kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Andi mengatakan pengunduran dirinya itu ia ajukan ke Presiden Yudhoyono setelah ia mendengar mengenai pencekalan dari KPK. Hal ini dilakukan agar masalah hukum yang tengah ia hadapi saat ini tidak menjadi beban Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, ujarnya.

“Saya menjelaskan kepada Presiden mengenai situasi yang terkait dengan saya dan beliau memahami penjelasan saya serta menerima pengunduran diri tersebut. Bagi saya jabatan adalah amanah dan pengabdian. Saya ingin membantu bapak Presiden SBY untuk menjalankan pemerintahan, tapi dengan diumumkannya saya oleh KPK, saya tidak mungkin lagi menjalankan tugas-tugas saya secara efektif,” ujar Andi.

Andi mengatakan dirinya menghormati dan akan mengikuti proses hukum dari KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang yang merugikan negara Rp 243,6 miliar.

Tidak hanya mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi mengatakan ia juga telah mengundurkan diri dari dari jabatan sebagai sekretaris dan anggota Dewan Pembina serta sekretaris dan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Yudhoyono dalam keterangan persnya di Istana Negara Jakarta, Jum’at, memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Andi terkait pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurut Presiden, sikap itu merupakan contoh yang baik bagi pejabat negara.

“Setelah mendengar dengan seksama dan membaca permohonan pengunduran diri secara tertulis yang disampaikan oleh Menpora, maka saya menerima dan menyetujui usulan pengunduran diri itu,” ujar Presiden.

Sekaligus saya memberikan penghargaan dan penghormatan atas sikap yang diambil oleh saudara Andi Mallarangeng untuk mengundurkan dir sebagai menteri Pemuda dan Olahraga terhitung mulai hari ini. Saya kira ini contoh yang baik atas tanggung jawab yang baik dari  seseorang ketika menghadapi persoalan hukum.”

Presiden Yudhoyono menambahkan untuk sementara tugas Kementrian Pemuda dan Olah Raga akan ditangani oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Terkait penetapan tersangka atas diri Andi Mallarangeng, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan Andi Mallarangeng, dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“KPK menetapkan secara resmi AAM (Andi Alfian Mallarangeng) selaku Menpora atau selaku pengguna anggaran pada kemenpora,” ujar Abraham.

Pada Kamis (6/12), KPK juga telah menyampaikan bahwa Andi telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan berdasarkan surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KPK juga mencekal Andi Zulkarnain (Choel) Mallarangeng, adik Andi, dan M. Arief Taufiqurahman selaku Kepala Divisi Kontruksi I PT Adhi Karya. Choel dan Arief  untuk sementara masih berstatus sebagai saksi, tapi menurut Abraham, tidak menutup kemungkinan ada  pengembangan kasus.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK sebelumnya menetapkan Deddy Kusdinar, mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih menjabat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang pada 23 Juli lalu.

Dalam kasus ini, hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan  bahwa Andi tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa di atas Rp 50 miliar sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80/2003 Pasal 26.

Andi juga membiarkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga melampaui wewenang Menpora dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa diatas Rp50 miliar. 

Hasil audit tersebut juga menemukan indikasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 243,6 miliar(Ian/MaI)

Jakarta: Pengamat sosial Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kasus pernikahan siri Bupati Garut Aceng HM Fikri tak sekadar pelanggaran etika. Kasus yang dilakukan Aceng juga merupakan bentuk politisasi terhadap tubuh perempuan.

"Kita harus bicarakan ini secara lebih luas bagaimana tubuh perempuan telah direpresentasikan dan diekspos ke ranah publik, apalagi menyangkut keperawanan," kata Jaleswari di Jakarta, Jumat (7/12).

Jaleswari Pramodhawardani menjadi salah satu pembicara dalam Talkshow DPD Perspektif Indonesia "Bila Pejabat Publik Melanggar Hukum dan Etika" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu mengatakan selama ini perempuan hanya dipandang dari kacamata orang lain, khususnya laki-laki.

"Pola pikir saat ini adalah tubuh perempuan harus suci yang ukurannya hanya selaput dara. Kalau selaput daranya sudah robek, seringkali ada pelabelan sebagai perempuan nakal dan sebagainya," katanya.

Dia mengatakan masyarakat Indonesia hidup dalam budaya patriarkal yang lebih mengedepankan peran laki-laki. Karena itu, bila ada perempuan yang ciri-cirinya sudah tidak suci, maka seolah-olah dianggap layak untuk diceraikan.

"Padahal tubuh perempuan, apalagi menyangkut keperawanan, adalah wilayah privat. Saat ini wilayah privat itu justru diekspos dengan gegap gempita oleh media ke wilayah publik," ucapnya.

Jaleswari mengatakan, masalah wilayah privat perempuan yang dibawa ke ranah publik bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kata dia, pada 2010 Komisi IV DPRD Jambi pernah mengusulkan tes keperawanan bagi siswi sekolah.

"Hal serupa juga pernah terjadi di Bengkulu. Begitu juga dalam pelaksanaan perda syariah di Aceh yang memandang tubuh perempuan hanya dari kacamata laki-laki sampai-sampai ada bupati menyatakan perempuan yang tidak menutupi tubuhnya justru menarik untuk diperkosa," tuturnya.

Dia mengatakan selama tidak ada perubahan pola pikir terhadap tubuh perempuan, maka kejadian itu akan terus terulang. Menurut dia, tidak hanya wilayah publik saja yang perlu keadilan.

"Hal-hal privat pun harus ada sisi keadilan dan orang yang melanggar juga tetap harus diberi sanksi," kata Jaleswari (Ian/MaI)

Jakarta (MaI) Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap tiga terduga teroris di Solo, Jawa Tengah, dalam dua hari terakhir. Ketiganya diduga jaringan Abu Hanifah, tersangka teroris pimpinan kelompok Harakah Sunny untuk Masyarakat Indonesia (HASMI).

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto  mengatakan, penangkapan pertama dilakukan terhadap seorang berinisial WIN (28) di Karanganyar, Solo, Kamis kemarin. Ia diduga mengikuti pelatihan militer dan perakitan bom di Gunung Wilis, Madiun, Jawa Timur, bersama Abu Hanifah.

Penangkapan berlanjut hari ini, Jumat (7/12), terhadap dua orang berinisial FS (23) dan BAM (45) masih di wilayah Solo. Keduanya diduga sebagai orang yang dititipi cairan kimia oleh Abu Hanifah.

"Meski info pertamanya keterkaitan dengan kelompok Abu Hanifah, kita masih pendalaman terkait info dan bukti yang kita miliki," kata Agus.

Agus enggan mengungkap barang bukti yang disita dari ketiga tersangka. Äda sebagian barang bukti yang masih dicari, terutama yang terkait titipan Abu Hanifah.

Pada Oktober 2012, Densus 88 menangkap 11 terduga teroris di empat kota di Indonesia. Salah satunya Abu Hanifah yang ditangkap sebuah daerah di Solo. Mereka dinyatakan tergabung dalam kelompok bernama HASMI, yang dipimpin Abu Hanifah. Kelompok ini dinyatakan sebagai kelompok terorisme baru, tapi punya keahlian mumpuni dalam merakit bom.

Abu Hanifah cs diduga merencanakan peledakan bom di empat lokasi, Plaza 89 Jakarta, di depan Kedutaan Besar Australia dan kantor Freeport, kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta,  Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya, Mako Brimbob Jawa Tengah.(Ian/MaI)