Januari 26, 2021

Tak Penuhi Panggilan Polda, Aceng Bisa Dijemput Paksa

Bandung - Pemanggilan terhadap Bupati Garut Aceng Fikri Jumat (7/12/2012) besok merupakan pemanggilan kedua yang dilakukan Polda Jabar untuk kasus dugaan penipuan dan pemerasan. Sebelumnya, Aceng pernah dipanggil, namun tak hadir. Sehingga jika besok Aceng kembali tak hadir, maka ia bisa dijemput paksa.

"Kalau tidak hadir ya kita bisa lakukan pemanggilan paksa. Ikuti prosedur yang ada saja," ujar Kapolda Jabar Brigjen Pol Anis Angkawijaya usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Praja Lodaya 2013 Pilgub Jabar di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kamis (6/12/2012).

Di tempat yang sama Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martin Sitompul menjelaskan bahwa Aceng sebelumnya telah dipanggil tak berapa lama dari laporan Asep Rahmat Kurnia Jaya (saksi pelapor-red).

"Dulu pernah kita panggil sekali. Tapi waktu itu tidak datang. Jadi besok itu panggilan kedua," katanya.

Jadi, sejak kasus dugaan penipuan dan pemerasan dilaporkan oleh Asep pada Mei 2012 lalu, Aceng sama sekali belum pernah diperiksa. "Belum pernah sekalipun diperiksa. Jadi besok akan kita periksa sekaligus dikontrontir dengan para saksi," jelas Martin.

Setelah pemeriksaan dan konfrontir, baru kemudian akan dilakukan gelar perkara.

Asep melapor ke Polda Jabar pada Kamis (10/5/2012) lalu Nomor LPB/381/V/2012/Jabar dengan terlapor Aceng Fikri dan Chep Maher. Perkara yang diadukan Asep yakni berupa tindak pidana penipuan atau penggelapan serta pemerasan yang dilakukan dua terlapor tersebut.

Pada 12 April 2012, Asep datang ke rumah kediaman Aceng di Kampung Copong, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain Asep dan Aceng, waktu itu ada dua staff bupati termasuk Chep.

Sebelumnya, Asep menjelaskan, Aceng melalui utusannya yakni Chep meminta uang sebesar Rp 500 juta. Uang itu, lanjut dia, sebagai titipan jaminan pendaftaran untuk masuk dua nama pemilihan calon Wakil Bupati Garut. "Lalu pada 12 April saya datang ke rumah bupati. Saya hanya menyerahkan uang tunai sebanyak 25 ribu dollar Amerika. Uang itu saya serahkan langsung kepada bupati," kisah Asep.

Namun pada 17 April, Chep mendatangi Asep di Hotel Banyu Artha Cipanas, Garut. Chep bermaksud menyampaikan permintaan Aceng yakni meminta uang Rp 1,4 miliar yang alasannya untuk lolos menjadi Wakil Bupati Garut.(Ridwan/MaI)

Diduga Memeras, Bupati Aceng akan Dipanggil Polda Jabar

Bandung: Bupati Aceng HM Fikri kembali tersandung masalah. Selain kasus nikah ekpres yang tengah hangat, Aceng kini diadukan atas kasus penipuan dan pemerasan. Kasus tersebut terungkap setelah Asep Rahmat Kurnia Jaya, yang menjadi korban penipuan Aceng Fikri melapor ke Mapolda Jawa Barat.

Asep merasa kesal. Sebab, Aceng Fikri berjanji mengembalikan uang Rp250 juta yang diberikan Asep. Uang tersebut merupakan syarat untuk menjadi Wakil Bupati Garut pascamundurnya Dicky Chandra. Namun, janji Aceng tak jua ditepati.

Menurut Asep, Aceng memasang tarif Rp1,4 miliar untuk menjadikannya sebagai Wakil Bupati Garut. Asep kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi. Ia beralasan, dirinya merasa ditipu Aceng Fikri dengan iming-iming akan diangkat menjadi Wakil Bupati Garut.

Kasus tersebut sudah dilaporkan Asep ke Mapolda Jawa Barat sejak 10 Mei 2010. Sejauh ini, polda sudah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Aceng sebanyak dua kali. Rencananya, Jumat (7/12) ini, Polda Jawa Barat akan memanggil Aceng dan Asep untuk keperluan penyelidikan.(Ridwan/MaI)

Kompolnas Dorong Polri Proses Hukum Bupati Aceng

Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Markas Besar Polri segera memproses hukum pejabat publik seperti Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang mendapat sorotan publik belakangan ini.

"Kami minta Polri segera merespons pengaduan ini karena kinerja Polri ditunggu masyarakat," kata anggota Kompolnas, Hamidah Abdurachman di Jakarta, Rabu (5/12).

Kasus yang menimpa Fany Octora (18) menjadi gambaran dari sekian kasus yang terjadi terhadap perempuan-perempuan di negeri ini. Dalam beberapa kasus, bahkan korban malah dilaporkan dalam tindak pidana lainnya. Karena itu, Kompolnas juga akan melakukan pemantauan penanganan dalam kasus Aceng.

"Ketika perempuan berhadapan dengan pejabat publik memang menjadi situasi yang sulit karena pejabat tersebut pasti memiliki kekuasaan, uang dan akses untuk mengalahkan tuntutan terhadap dirinya," kata Hamidah.

Menurut Hamidah, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri agar tidak hanya melihat perbuatan dan pelakunya, namun penderitaan korban secara fisik dan psikis harus bisa menjadi alat bukti petunjuk terhadap apa yang sudah dialaminya.

"Jangan sampai terjadi diskriminasi antara pejabat publik dan rakyat kecil yang benar-benar memperjuangkan hak-haknya," kata Hamidah.

Fany Octora hanya dinikahi Bupati Aceng selama empat hari. Gadis asal Kampung Cukang Galeuh, Limbangan, Garut itu sempat dicaci maki dan diancam mantan suaminya tersebut melalui pesan singkat, karena diduga telah menyebarkan foto-foto perkawinannya lewat internet. Sampai akhirnya pernikahan dirinya dengan sang bupati pun terungkap ke publik.

Aceng juga merasa ditipu oleh pihak keluarga Fany. Aceng menceraikan Fany dengan alasan wanita lulusan SMA itu sudah tidak perawan. Apa yang dialaminya kemudian dilaporkan Fany ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/12).  Fany didampingi kuasa hukumnya Dany Saliswijaya melaporkan Aceng dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).(Ian/MaI)

Polisi Masih Telaah Unsur Pidana Bupati Aceng

Jakarta: Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri masih menelaah dan mempelajari laporan Fani Octora (18) terhadap mantan suaminya, Bupati Garut Aceng HM Fikri. Bareskrim Polri belum memulai penyidikan kasus tersebut.

"Jadwal penyidikan masih dalam penyusunan. Kita masih pelajari laporan dan melengkapi administrasi yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti laporan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12).

Boy mengatakan, pihaknya tengah menelaah unsur pidana yang dipersangkakan terhadap Aceng, yakni Pasal 310 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 335 KUHP tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

"Tentu akan diawali penyelidikan, pendalam materi isi laporan, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi dalam rangka pengumpulan alat bukti," kata Boy.

Menurut Boy, pihaknya juga telah mengajak Fani ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri. Fani beserta kuasa hukumnya, Dany Saliswijaya, diajak berkonsultasi dengan penyidik di unit tersebut. Namun, Fani bersikukuh ingin melanjutkan laporan.

Fani-Aceng menikah pada Juli 2012. Umur pernikahan keduanya hanya empat hari. Fani mengaku diceraikan hanya lewat pesan pendek atau SMS. Alasannya, karena Fani tidak suci. Kedua pihak sudah berusaha bernegosiasi, namun tidak menemukan titik temu.

Akhirnya Fani datang ke Bareskrim Polri pada 3 Desember 2012. Ia melaporkan Aceng atas dugaan pencemaran nama baik. Fani merasa tertipu karena saat menikah Juli silam, Aceng mengaku sudah bercerai dari istri pertamanya. Kemudian Aceng menjanjikan membuat akta nikah seusai mereka menunaikan ibadah umroh, tapi kenyataannya ia malah diceraikan (Ian/MaI)

Alasan KPK Menahan Jendral Djoko Susilo di Guntur

Jakarta: Inspektur Jenderal Djoko Susilo ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, Senin 3 Desember 2012. Sebenarnya apa yang membuat Komisi Antirasuah itu memilih rutan Guntur sebagai tempat penahanan eks Kepala Korlantas ini?

Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan, tak ada alasan khusus KPK menahan Djoko di Rutan Guntur. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan hubungan KPK dan kepolisian yang sempat memanas. "Jangan memperkeruh suasana. KPK mencoba membangun komunikasi dengan Polri, begitu juga sebaliknya," kata Johan di Jakarta, Senin 3 Desember 2012.

Johan menambahkan, alasan KPK memilih Rutan Guntur sederhana saja. Kondisi rutan KPK tak siap. Sel yang kosong di rutan masih bocor dan perlu diperbaiki.  Malah, sebelum menahan Djoko, KPK harus memindahkan dua tahanan dari rutan KPK ke Rutan Guntur.

Keduanya adalah Zulkarnaen Djabar, tersangka kasus dugaan suap pengadaan Quran. sementara Heru merupakan tersangka kasus dugaan suap kepengurusan perkara korupsi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

Pada 27 Juli 2012 KPK menetapkan tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Kakorlantas Irjen Polisi Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas non-aktif), Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan Sukotjo S Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA.

Satu tersangka yaitu Sukotjo S. Bambang telah divonis penjara selama 2,5 tahun di rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi untuk proyek senilai Rp 196,8 miliar dengan tersangka Djoko tersebut, termasuk mantan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen Didik Purnomo, Ketua Panitia Pengadan Barang dan Jasa Simulaor Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan dan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo.

KPK juga telah melakukan penggeledahan kantor PT Adora Integrasi Solusi (AIS) di Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 13 November 2012, PT AIS dalam proyek pengadaan simulator adalah sebagai perusahaan subkontraktor dari PT ITI. Sedangkan Direktur PT AIS Vendra Wasnury dan satu pihak swasta Muhammad Kripsiyanto telah dicegah sejak Senin 19 November 2012 untk masa pencegahan enam bulan ke depan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, "DS diduga telah melakukan penyalahgunaaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait pengadaan driving simulator roda dua dan roda empat pada tahun anggaran 2011," katanya. (FEBRIYAN/MaI)

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.