April 20, 2021

ANTROPOLOGI BICARA BUDAYA DAN KORUPSI

bw

Bandung, Korupsi menjadi kasus yang setiap hari disajikan diberbagai media massa, dan menjadi hal “biasa” di masyarakat. Selain itu, banyak pula ditemukan berbagai macam perilaku korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari keprihatinan ini maka tema tentang korupsi layak untuk didiskusikan oleh mahasiswa sebagai generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa.

Jaringan Kekeluargaan Indonesia (JKAI) mengadakan Stadium General dengan tema “Korupsi dan Budaya” di Bale Sawala Gedung Rektorat Universitas Padjajaran Jatinangor Sumedang (10/10) dengan menghadirkan Bambang Widjayanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembicara. Pemilihan tema “Korupsi dan Budaya” karena maraknya praktek korupsi yang terjadi di Indonesia dari yang berwujud materiil hingga immaterial yang semakin mengakar kuat dalam budaya Indonesia.

Menurut Ketua Pelaksana, Renantera Rosalina JKAI merupakan sebuah ikatan mahasiswa Antropologi seluruh Indonesia. “JKAI merupakan acara 2 tahun sekali yang diadakan bergilir di universitas-universitas yang ada Fakultas Antropologinya, saat ini ada 15 universitas yang hadir pada JKAI 2012 ini,” tambahnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjayanto mengungkapkan bahwa kondisi rakyat dan bangsa sangat memprihatinkan, korupsi menjadi salah satu penyebab utama. Keluarga dan lingkungan menjadi kontributor utama atas pembentukan sikap, perilaku dan karakter koruptif yang akhirnya menjadi budaya yang koruptif pula.

Bambang menjelaskan ada 3 jenis korupsi yang biasa dilakukan oleh koruptor, korupsi terpaksa (corruption by need) dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah, korupsi memaksa (corruption by greed) dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan. Dan korupsi dipaksa (corruption by system) karena adanya pertemuan antara niat dan kesempatan, tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan.

Dalam diskusi Bambang menjelaskan akar masalah korupsi yang terus terjadi karena aparat penegak hukum masih lemah dalam peraturan, lemahnya manajemen sumber daya manusia (SDM), kelemahan kepemimpinan, gaji/tunjangan/anggaran kurang memadai, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta lemahnya sistem penanganan perkara.

“Berdasarkan Survei Persepsi Masyarakat oleh KPK tahun 2010 menghasilkan, bahwa apatisme masyarakat mencapai 85,1% terhadap peradilan. Ini merupakan dampak yang muncul akibat tingginya korupsi yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Peta korupsi itu menyangkut belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pungutan daerah, penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak. Peran strategis KPK berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 ada 5, yaitu Penindakan, Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Pemceghan.

Pencegahan korupsi juga membutuhkan peran serta dari masyarakat, masyarakat diharapkan tidak bersifat permisif terhadap sikap dan perilaku koruptif. Masyarakat pula harus membangun lembaga watch dog. “Mahasiswa sebagai generasi muda bangsa ini harus membentukan karakter anti korupsi, pusat promosi dan pendidikan anti korupsi bangi masyarakat,” tegasnya.

Dalam acara ini diputar pula film-film pendek dari KPK yang menggambarkan praktek-praktek korupsi dan sikap anti korupsi, ada pula Iklan Layanan Masyarakat yang menyindir para koruptor. Sesusai acara panitia menggalang dana untuk menyumbang pembangunan gedung KPK yang baru.(Novie/MaI)

PENYIDIK KPK TIDAK HARUS BERLATAR BELAKANG HUKUM

samad

Bandung, Penyidik KPK tidak perlu berlatang belakang iilmu hukum, jadi yang berlatar belakang Teknik,Komunikasi dan Ilmu lainnya boleh mendaptar jadi penyidik Lembaha Superbodi tersebut. Keterangan tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat memberikan kuliah umum di Kampus ITB.

Menurut  Abraham pun menegaskan, rencananya proses perekrutan penyidik dari perguruan tinggi mulai berlangsung dua tahun mendatang."Silakan siapa yang ingin daftar atau gabung dari ITB," ucap Abraham.

Ia mengungkapkan, personel KPK saat ini jumlahnya mencapai 700 orang, sedangkan penyidik tidak lebih 200 orang. Tentu saja agar tidak kelimpungan, KPK butuh banyak tenaga untuk memberantas dan menangani perkara korupsi. Sebab, lanjut Abraham, setiap harinya sekitar 50 kasus korupsi masuk ke meja KPK.

Menurut pria asal Makasar ini, KPK sedang berusaha menggaet penyidik melalui cara internal. Hal ini dilakukan agar tidak ketergantungan merekrut penyidik dari polri dan kejaksaan.

Menjadi penyidik, sambung Abraham, tak melulu harus berlatar belakang ilmu hukum saja. Penyidik KPK bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu.

"Penyidik KPK bisa dari teknik, teknologi informatika, ekonomi dan lainnya. Kalau nanti adik-adik dari ITB ini mau menjadi penyidik, KPK membuka pintu lebar-lebar," papar Abraham yang memakai kemeja batik merah lengan panjang.(Ridwan/MaI)

1.400 POLISI AMANKAN AKSI BURUH DI BANDUNG

polisi

Bandung, Untuk menjaga aksi buruh di Kota Bandung, sebanyak 1.400 polisi akan dikerahkan untuk  mengawal aksi demosntrasi buruh di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Rencananya ribuan buruh dari sejumlah organisasi pekerja turun ke jalan pada Rabu 3 Oktober 2012 yang menuntut salah satunya menolak sistem kerja kontrak. "Jumlah personel tersebut berasal dari Polrestabes Bandung, Polda Jabar, dan Brimob Polda Jabar," jelas Kasubaghumas Polrestabes Bandung Kompol Rosdiana kepada wartawan, Selasa (2/10/2012).

Berdasarkan data masuk ke pihaknya, kata Rosdiana, unjuk rasa diikuti sekitar 2.000 orang itu dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka antara lain terdiri dari KASBI, FSPMI, KSPSI. "Titik unjuk rasa di depan Gedung Sate," ucap Rosdiana.

Selain pengamanan di Gedung Sate, polisi juga berjaga di tiga gerbang tol yang merupakan akses keluar dan masuk Kota Bandung, yakni Tol Pasteur, Tol Buahbatu, dan Tol Moh Toha.

Selama demo berlangsung, tambah Rosdiana, hanya Jalan Diponegoro atau depan Gedung Sate mengalami penutupan, sedangkan ruas jalannya lain tetap normal.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta para buruh tertib saat menyampaikan aspirasinya itu. "Silahkan saja kalau mau demo. Tapi yang tertib," kata Heryawan saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (2/10/2012).

Ia berharap, aksi itu berdampak baik bagi semua pihak. Di satu sisi, pengusaha tidak dirugikan. Sisi lainnya, para buruh juga bisa hidup tenang dan mendapatkan apa yang diinginkan. "Yang penting nantinya ada win win solution," ucapnya.

Heryawan berharap, dalam aksi nanti tak ada aksi kekerasan. Sebab hal itu jelas akan merugikan berbagai pihak.

Ditemui di tempat yang sama, Kadisnakertrans Jabar Hening Widiatmoko juga meminta buruh melakukan aksinya dengan damai dan tertib.

Dalam aksi nanti, salah satu yang jadi aspirasi buruh adalah agar sistem kerja kontrak atau outsourcing dihapuskan. Untuk menggelar aksi, massa rencananya akan melakukan sweeping ke berbagai perusahaan untuk menjemput para buruh agar ikut demo di Gedung Sate.

Hening pun meminta para buruh tidak melakukan sweeping sembarangan. "Kalau yang perusahaannya tidak menggunakan sistem outsoucing, silahkan. Tapi kalau yang tidak, jangan disweeping," imbaunya.(Hendra/MaI)

NASIB PENYIDIK POLRI DI KPK

kpk

Jakarta, Pernyataan sikap penyidik Polri di KPK menolak kembali ke institusinya mendapat tanggapan Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman."Kalau aturannya memang seperti itu ya silakan saja sesuai dengan aturan yang ada. Sesuatu itu sesuai dengan aturan yang ada," kata Sutarman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Namun, jenderal bintang tiga itu mengatakan selama masih menjadi anggota Polri, maka mereka harus tunduk pada peraturan yang ada di Polri. Kecuali, kata Sutarman, penyidik tersebut sudah tidak menjadi anggota Polri. "Sekarang dia kan masih menjadi anggota Polri, yang menyekolahkan polisi yang membesarkan polisi tentu dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di kepolisian," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan sikap enam penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak kembali ke institusinya, dan berniat mundur dari Polri berdampak sistemik kepada 14 rekannya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengapresiasi sikap beberapa penyidik yang memilih untuk menjadi pegawai KPK. Menurut Busyro, dalam konstitusi mengatur seluruh warga negara berhak memilih pekerjaannya. "Itu kami pertimbangkan. Tap kami memang mengapresiasi atas pilihan-pilihan dan nilai. Ini berupa nilai instrinsik. Nilai-nilai luhur yang dipilihnya dan kami sedang mempertimbangkan dari aspek aturannya," kata Busyro di kantor KPK, Jakarta, Rabu(3/10/2012).

Busyro meyakini pilihan tersebut akan jadi pilihan yang sulit. Tetapi saat ini KPK lanjut Busyro sedang menimbang aspek regulasi kepegawaian penyidik yang memilih menjadi pegawai KPK. Sebab, disaat bersamaan para penyidik ini masih tercatat dalam keanggotaan Polri. (Ian/MaI)

LSM Pusaka Bogor dan Permahi Bogor Bahas RUU Kerukunan Umat Beragama

pusaka bogor

Bogor (MaI) - LSM Pusat Studi Kawasan Bogor (LSM  Pusaka Bogor) menggelar diskusi publik membedah RUU Kerukunan agama Sabtu (28/4).

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.