Aksi kekerasan aparat terhadap warganya terus terjadi,belum sudah kasus Mesuji Lampung yang diberitakan menewaskan 30 orang warga Mesuji,Lampung.Kasus serupa terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat,Sekitar 17 orang aktivis Gerakan Pemuda Islam Garut pada 11 Desember kemarin harus menerima pukulan dan tendangan Pihak Kepolisian Polres Garut.

Atas aksi keberingasan Polisi,siang tadi di Halaman Gedung Pemerintahan Jawa Barat Jl.Diponogoro No.22 Kota Bandung berlangsung aksi unjukrasa yang dilakukan  sekitar 20 orang Gerakan Pemuda Islam Jawa Barat menuntut penyelesaian prilaku represif aparat Kepolisian terhadap Aktivis GPI di Kabupaten Garut.

Dalam aksinya,para pengunjukrasa membawa poster yang berisi,Hilangkan segala bentuk kekerasan pemerintah lewat aparat,jangan tindas rakyat dengan peluru,aparat bukan untuk melukai rakyat,hentikan represifitas aparat pemerintah.

Atas aksi kekerasan Aparat kepolisian di Garut,masa GPI menuntut,masyarakat melawan segala bentuk kekerasan baik Fisik dan Psikis dalam kegiatan sehari hari,melawan dan mengadukan segala bentuk kekerasan pemerintah,pemerintah dan aparat keamanan mewujudkan janji negara berupa keadilan dan kesejahterraan bagi seluruh rakyat Indonesia.tegakan supermasi hukum yang berfihak pada masyarakat dalam segala bidang kehidupan,serta menyntut pemerintah dan aparat keamanan menghentikan seluruh bentuk kekerasan pada masyarakat secara fisik, psikis, struktural maupun birokrasi.

Menurut Fajar Arif,coordinator aksi,”kami sengaja melakukan aksi unjukrasa ini untuk menghentikan segala bentuk kekerasan aparat keamanan pemerintah terhadap rakyatnya”.Fajar menilai Kondisi Bangsa yang penuh ketidakadilan akan mengakibatkan KERUSUHAN SOSIAL, dan kerusuhan sosial akan mengakibatkan REFRESI NEGARA.

Aksi unjukrasa yang dikawal puluhan Petugas Kepolisian dari Polrestabes Bandung berlangsung damai.(Doni Romadhona/Mal)

Polri menelusuri adanya dugaan dana Bank Century di rekening Yayasan Fatmawati. Untuk keperluan penyelidikan, Direktorat Kriminal Khusus Badan Reserse Kriminal Polri akan memblokir rekening milik yayasan tersebut.

"Hasil koordinasi penyidik Kriminal Khusus Bareskrim Polri saat ini mereka sedang menelusuri keberadaan dana tersebut. Nanti kita lihat apakah dana itu bersumber dari tindak kejahatan perbankan Century atau money laundering," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (8/12). Rekening itu akan diblokir.

Kemarin, kuasa hukum Yayasan Fatmawati mendatangi kantor Bareskrim Polri. Mereka mengklarifikasi dugaan aliran dana dari terpidana kasus pencucian uang PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia milik Robert Tantular yang mengalir ke yayasan tersebut.

Mereka membawa sejumlah dokumen untuk diserahkan ke penyidik. Salah satunya tentang perikatan peralihan hak atas tanah (sewa) Yayasan Fatmawati dengan PT Graha Nusa Utama dan PT Nusa Utama Sentosa pada 2003.

PT Graha Nusa dan PT Nusa Utama melakukan pembayaran kepada Yayasan Fatmawati sebesar Rp25 miliar. Pembayaran dilakukan dalam empat tahap dari tahun 2003-2005. Setelah ditelusuri pihak yayasan, dana-dana yang dibayarkan oleh Direktur PT Graha Nusa dan PT Nusa Utama, Toto Kuntjoro, berasal dari Robert Tantular, terpidana kasus penggelapan dan nasabah PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia

Nunun Nurbaetie dinilai akan menjadi whistle blower untuk membongkar kasus suap 480 cek perjalanan kepada anggota DPR periode 1999-2004.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta data yang dimiliki Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dapat diinformasikan kepada masing-masing kementerian sehingga dapat membantu mengawasi kemungkinan adanya rekening tidak wajar milik pegawai.

"Data dari PPATK itu bisa di share, sehingga membantu kami juga untuk pengawasan. Namun rasanya tidak ada pegawai di Kemdikbud memiliki rekening seperti itu," kata Muhammad Nuh kepada wartawan di sela-sela acara Bali Democracy Forum di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12).

Ia menjelaskan dari Rp290 triliun anggaran APBN ke kementerian yang dipimpinnya, yang dikelola untuk Kemdikbud senilai Rp67 triliun. Dari jumlah Rp67 triliun antara lain untuk gaji guru, beasiswa bagi siswa kurang mampu dan beberapa alokasi lainnya.

Saat ini, ia mengungkapkan untuk pejabat di kementeriannya sudah ada mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat negara ke KPK. Mekanisme itu dianggap cukup efektif untuk mengawasi. Namun bagi pegawai lainnya yang tidak memiliki jabatan yang mengharuskan menyampaikan laporan belum ada mekanisme khusus untuk mengawasi.

"Di kami memang ada inspektorat," katanya.

Oleh karena itu, Mendikbud mengatakan, ada baiknya PPATK bisa secara reguler menyampaikan informasi kepada kementerian bila ada indikasi kepemilikan rekening tidak wajar oleh PNS baik yang masih muda maupun yang telah bertugas bertahun-tahun.

Sebelumnya, PPATK menyebutkan telah menemukan adanya 10 PNS berusia muda yang memiliki rekening berisia miliaran rupiah. Jumlah isi rekening itu dinilai PPATK jauh melampaui gaji resmi dan penghasilannya. PNS berusia muda yang memiliki rekening berisi miliaran rupiah tersebut adalah pemegang proyek bernilai miliaran rupiah di institusinya.

Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, temuan tersebut sudah dilaporkan ke KPK (Daeng/Mal)