April 20, 2021

Menteri Amir Syamsuddin Terlibat Adu Mulut di DPR

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12), berlangsung panas. Rapat yang membahas kebijakan moratorium remisi kepada koruptor itu diwarnai adu mulut antara Menteri Amir Syamsuddin dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin.

Adu mulut terjadi, lantaran ada salah paham. Saat bertanya, Aziz merasa tidak diperhatikan Menteri Amir. Sebaliknya, saat menjawab dengan memaparkan alasan-alasan kebijakan moratorium, Amir merasa dicuekin Aziz. Saat itu Aziz berbicara dengan Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman. Keributan tidak berlanjut.

Rapat berlangsung dari pagi hingga sore. Amir Syamsuddin dicecar oleh sejumlah anggota Komisi III DPR lantaran mengeluarkan kebijakan moratorium remisi para koruptor. Rapat makin panas karena anggota Komisi III DPR mendapat surat Ditjen Pemasyarakatan bahwa remisi pada narapidana juga akan dihentikan pada Natal 2012.

Menurut Komisi III DPR, kebijakan itu amat diskriminatrif. Sebab, remisi kepada terpidana selalu diberikan pada periode sebelumnya sesuai aturan yang berlaku. Bagi golongan tertentu, misal terpidana beragama Islam, kebijakana itu ditakutkan akan menimbulkan ketidakstabilan.

Menurut Komisi III DPR, aturan remisi terang ada pada PP No 28/2006. Dalam PP itu, narapidana bisa diremisi, kecuali narapidana terorisme dan psikotropika. Kedua narapidana ini bisa diberi remisi tersendiri berdasarkan keputusan menteri. Keputusan menteri inilah yang dipertanyakan Komisi III DPR.(Ian/Mal)

Wartawan Diminta Waspada Gunakan Dokumen Negara

KPK mengeluarkan peringatan bagi jurnalis. Isi peringatan itu: berhati-hatilah menggunakan dokumen negara karena Undang-Undang Intelijen mengatur ancaman pidana bagi semua pihak yang membocorkan rahasia negara.

Wakil Ketua KPK Bibit Riyanto, dalam acara lokakarya antikorupsi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Yogyakarta, Rabu (7/12), mengatakan, "Jurnalis hendaknya berhati-hati menyikapi situasi saat ini terkait memakai dokumen negara. UU Intelijen mengatur ancaman bagi semua pihak yang membocorkan rahasia negara karena kelalaian dan kesengajaan."

Menurut dia, sesuai ketentuan dalam UU Intelijen, setiap orang yang karena kelalaian membocorkan rahasia negara diancam hukuman pidana maksimal tujuh tahun. Sementara sanksi bagi pihak yang sengaja membocorkan rahasia negara adalah maksimal 10 tahun.

Ia mengaku, prihatin dengan keberadaan UU Intelijen yang tak secara jelas menyebutkan rahasia negara yang dimaksudkan sehingga rawan bagi jurnalis. UU Intelijen hanya diatur tentang rahasia negara yang boleh diungkap atau tidak. Di antara yang tak boleh diungkap adalah ketahanan ekonomi, akses intelijen, sumber daya alam.

"UU Intelijen tidak memerinci yang dimaksud rahasia negara. Oleh karena itu, masyarakat bisa melihat isi Peraturan Pemerintah (PP) setelah UU Intelijen disahkan belum lama ini," kata dia.

Ia mengatakan, dalam UU Intilejen disebutkan kewenangan aparat untuk memeriksa dan memanggil or...ang yang dianggap membocorkan rahasia negara. "Saya berharap UU Intelijen yang baru disahkan tidak membelenggu terutama bagi kegiatan aktivis yang menyuarakan kebebasan berbicara," kata dia. Jangan sampai penerapan UU Intilejen yang bertujuan baik akan menimbulkan tirani baru.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, di Yogyakarta mengatakan, pers terlambat mengawal pengesahan Undang-Undang Intelijen sehingga membahayakan kerja-kerja jurnalis dan kebebasan masyarakat sipil mengakses informasi

"Kalangan pers hanya jadi outsider atau tidak terlibat dalam mengawal UU intelijen yang berbahaya bagi hak masyarakat sipil untuk mengakses informasi. Akibatnya, UU itu kemudian disahkan oleh pemerintah dan DPR," kata dia.

Menurut Agus, tanggapan media terhadap isu UU intelijen sangat lamban. Padahal, UU intelejen mengancam kerja-kerja jurnalis untuk memperoleh akses informasi.

"Kalangan pers terlambat menyadari bahaya UU intelijen. Ancaman yang paling membahayakan adalah kriminalisasi terhadap jurnalis atau ancaman pidana karena dianggap membocorkan rahasia negara," katanya.

Dia mengatakan, pengesahan UU intelijen menggambarkan kegagalan masyarakat sipil, termasuk kalangan pers mengawal UU intelijen yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

"Masyarakat sipil, termasuk kalangan pers sulit berkoalisi mengawal UU intelijen. Padahal, pengesahan UU intelijen kontraproduktif dengan jaminan hak asasi manusia," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat sipil selama ini cenderung sibuk memikirkan isu sektoral sehingga kurang memperhatikan isu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti UU Intelijen.

"Masyarakat sipil kemungkinan sudah jenuh karena terlalu banyak isu, termasuk kalangan pers yang pasif dalam mengawal soal intelijen," katanya.

Menurut dia, UU Intelijen mengatur ruang lingkup rahasia intelijen yang terlalu luas sehingga menimbulkan multi interpretasi atau multi tafsir. "UU intelijen tidak jelas sehingga pasal-pasal karet itu membahayakan masyarakat sipil yang mengakses informasi," katanya.

Dia mencontohkan dalam Pasal 25 UU itu, rahasia intelijen menyangkut informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan politik luar negeri.(Gumi/Mal/Antara)

1.879 ton Ganja Kering dimusnahkan Polda Jabar

Sekitar  1.879 ton ganja kering senilai Rp 3,7 miliar dimusnahkan Direktorat Polda Jawa Barat.Pemusnahan barang bukti jaringan nasional hasil pengungkapan Polda Jabar dan Polres Sukabumi itu dilakukan dengan cara dibakar di halaman belakang Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (7/12/2011).

selian dihadiri Wakapolda Jabar Brigjen Polisi Hengkie Kalaura,Pemusnahan narkotik jenis ganja ini juga dihadiri  beberapa pejabat utama Polda Jabar antara lain Dirnarkoba Polda Jabar Kombes Pol Hafriyono, dan Kabidhumas AKBP Martinus Sitompul. Ada juga perwakilan Kejati Jabar, BNP Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar, dan tokoh masyarakat.

menurut orang nomor dua di Polda Jawa Barat, barang bukti ganja kering tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditnarkoba Polda Jabar dan Polres Sukabumi di dua lokasi berbeda di Kabupaten Sukabumi. Lokasi pertama terungkap pada 25 September lalu di sebuah villa di Kampung Cisarua, RT 5 RW 1, Desa Bojong Asih, Kecamatan Parakan Saat, Kabupaten Sukabumi.

"Saat itu petugas menemukan satu unit truk berisi daun ganja 35 karung dan setengah karung daun ganja kering seberat 1.529 ton. Seorang tersangka berhasil ditangkap berinisial AN. Tiga tersangka lainnya berstatus DPO yakni berinisial NI, UC, dan BO," ujar Hengkie.

Lokasi kedua terungkap pada 28 September lalu di Kampung. Sindang Lengo, RT 2 RW 11, Desa Sukaresa, Kecamatan Parakan Saat, Kabupaten Sukabumi. Dua tersangka yang ditangkap yakni DR dan DW, sedangkan tersangka yang masih DPO yaitu OK, NI, EN, AR, dan CE.

"Di lokasi itu petugas menyita barang bukti sembilan karung daun ganja kering dengan berat 350 kilogram," ujarnya.

Hengkie menambahkan barang bukti tersebut merupakan pengungkapan terbesar di Jawa Barat pada 2011 ini. Ganja kering siap edar itu dijual seharga Rp 2 juta per kilogram. "Jadi total barang bukti ganja yang dibakar ini senilai 3,7 miliar rupiah," jelasnya.

Barang bukti lainnya yang disita terkait kasus ini dari para tersangka yaitu empat unit kendaraan roda empat, satu unit laptop, dan satu buah tas.

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dengan ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup.

Seluruh ganja berbentuk kotak dan berbalut lakban itu ditaruh di dalam tanah yang sudah dikeruk. Kemudian perwakilan Polda Jabar dan tamu undangan membakar ganja memakai kayu. Sebelumnya ganja itu disiram bahan bakar minyak. (Wanisar/Mal)

Ratusan Buruh Micro Garment Sujud Syukuk di PHI

Sebanyak 200 buruh PT Micro Garmen Solokan Jeruk,Majalaya Kabupaten Bandung,menyambut gembira putusan Majelis Hakim Pengadilan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Bandung,setelah Majelis Hakim yang diketuai DR.Syahrul Mahmud MH dan Hakim anggota  Eko Wahyudi (adho) dan Haris Manalu (adhoc) memenangkan buruh dan mewajibkan pengusaha atau pemilik PT Micro Garment untuk memenuhi hak para buruh.

Sidang yang berlangsung selama satu jam 45 menit ini, Majelis Hakim menolak gugatan pihak Penggugat atau Pengusaha dan memenangkan buruh,adapun keputusan Majelis Hakim sebagai berikut,Secara resmi gugatan Penggugat Penggugat (Penguasa) batal demi hukum,Buruh yang sudah di PHK harus diperkerjakan kembali,Gaji buruh harus dibayar sejak bulan Mei 2011 hingga November 2011,Tunjangan THR untuk buruh PT Micro Garment pada tahun 2011 harus segera dibayar pihak pengusaha dan biaya perkara persidangan sebesar  Rp.12.900.600 harus ditanggung penggugat atau pengusaha PT Micro Garment.

 

Sementar itu ratusan buruh yang sebagian besar kaum hama langsung meneriakan yel-yel kegemberian dan tak kuasa menahan tangis atas putusan majelis hakim yang memenangkan para buruh yang sengaja menginap di Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung di Jalan Soekarno Hata Kota Bandung.

Bahkan,sebagian besar buruh yang dikawal oleh mahasiswa dan aktivis buruh lainnya langsung melakukan sujud syukur di halaman kantor PHI Bandung. (Mansyur/Mal)

RUU Kerukunan Beragama Cenderung Kotak-kotakan Umat

Jakarta (MaI) - RUU tentang kerukunan beragama yang sedang dibahas oleh DPR, belum memberikan jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Drafnya lebih bersemangat mengotak-ngotakkan umat pemeluk agama dan menguatkan dominasi mayoritas.

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.