Januari 26, 2021

KPK Geledah Rumah dan Apatemen Mewah Toto Hutagalung

Bandung:KPK menggeledah sejumlah unit kamar apartemen milik Toto Hutagalung di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jabar, Sabtu (6/4).


Pengusaha Toto sendiri adalah DPO penyogokan terhadap Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang sudah ditangkap KPK.

Selain menggeledah kamar apartemen, KPK juga sempat menggeledah rumah mewah Toto Hutagalung di kawasan Nagrog, cilengkrang, Kabupaten Bandung.

Rumah mewah di atas tanah sekitar 1 hektare itu terdapat 1 bangunan inti dan 3 bangunan kecil lainnya. Di rumah ini hanya dijaga satu petugas keamanan.

Penggeledahan KPK di apartemen mewah tersebut dijaga ketat polisi. Bahkan para penghuni apartemen yang hendak masuk ke apartemen tersebut diperiksa satu per satu oleh petugas keamanan apartemen.

Salah seorang penghuni apartemen mengatakan ada tiga unit kamar yang diobok-obok KPK. Semuanya di tower e lantai 10. Diduga kuat semuanya aset milik Toto, yakni kamar E 10-9/ E 10-10/ dan E10-11.

Pada saat penggeledahan, wartawan tidak diperkenankan masuk meliput ke lantai 10, lantaran dilarang pengelola apartemen. Apartemen tersebut terbagi lima tower (a, b, c, d, e) yang masing-masing terdiri 18 lantai dengan jumlah 1.649 unit.

penjagaan ketat diperlihatkan petugas keamanan internal apartemen The Suites Metro. Pintu utama menuju lift dijaga ketat dua satpam. begitupun akses pintu lift lainnya petugas kepolisian dari polsek buah batu juga ikut menjaga lift.(Hendra/MaI)

KPK Panggil Sejumlah Saksi Kasus Hambalang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi kasus Hambalang. Hari ini, Selasa (2/4), KPK akan memeriksa sejumlah saksi dalam dua kasus tersebut.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, KPK akan memeriksa Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arief Taufiqurahman, Komisaris PT Metaphora Solusi Global Muhammad Arifin, dan Kepala Divisi Keuangan PT Adhi Karya Anis Anjayani.

"Mereka menjadi saksi untuk Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar,"kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha.

Sementara itu, dalam kasus gratifikasi yang menyeret nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, KPK akan memeriksa politikus Demokrat Ignatius Mulyono, staf Fraksi Partai Demokrat Nuril Anwar dan Seketaris Fraksi Demokrat Eva Ompita Soraya

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk Anas,"sebut Priharsa.

Sejauh ini, hanya Arief Taufiqurrahman yang belum datang ke KPK. Sedangkan, Ignatius dan Muhammad Arifin sudah berada di KPK.(Ian/MaI)

SOSIALISASI UU OJK DAN SEMINAR NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

Bandung (MaI) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengadakan seminar dengan tema "Sosialisasi Undang-Undang OJK & Seminar Nasional Keuangan Syariah" yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum, Jl. A. H. Nasution No. 105 Bandung pada Rabu (20/3).

Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ABISINDO) Jawa Barat, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat, Bank BJB Syariah, Bank BJB, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Investama.

Meurut Ketua Jurusan Muamalah, Syarif Muslim, M.A dalam sambutannya mengatakan bahwa  hari ini akan terlahir pemikiran-pemikiran baru yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. UU Nomor 21 Tahun 2011 merupakan sebuah anugerah bagi perkembangan keuangan syariah Indonesia, karena otoritas tentang jasa keuangan ini adalah otoritas BI kemudia menjadi kewenangan OJK.

"Dengan munculnya UU ini ada kerja yang harus dilakukan OJK menyangkut penanganan dan pengawasan berjalannya keuangan di Indonesia", tegasnya.

Dalam acara sosialisasi UU OJK dan Seminar Nasional ini diadakan pula penandatanganan kerjasama antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Rektor IKOPIN. Ada pula kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung dengan 8 lembaga lainnya.

"Kami tidak mungkin berkembang tanpa adanya kerjasama dari pihak pengguna, kami sadar lulusan Muamalah banyak. Tapi ketika alumni Muamalah menjadi pengangguran yang intelek ini merupakan dosa bagi kami", ujar Ketua Jurusan Muamalah.

Ketua Jurusan Muamalah, Syarif Muslim, M.A. Berharap akan ada sinergitas kerjasama dari semua lembaga untuk bisa melaksanakan cita-cita.

Acara ini dihadiri 250 peserta dari kalangan mahasiswa dan undangan, selain itu ada pula perwakilan dari 10 SMA dan Aliyah di Kota Bandung, ini merupakan ajang promosi bagi Jurusan Muamalah untuk lebih dikenal lagi.


Pada seminar ini Guru Besar Hukum Islam UIN Bandung dan Anggota BPH DNS-MUI, Dr. H. Jaih Mubarok, SE., S. Ag., MH., M.Ag menyampaikan materi mengenai "Model Implementasi Keuangan dan Perbankan Syariah". Jaih mubarok mengatakan bahwa ulama diberbagai negara telah melakukan kajian dan memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mengembangkan fikih keuangan dan turut serta membangun peradaban ekonomi Islam di Indonesia, seperti Nazih Hammad, Abd al-Wahhab Abu Sulaiman, Muhammad Ayub dan Rukmana. 

Menurut Rukmana, Fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam. Fatwa di Indonesia dibentuk oleh institusi yang merupakan bagian dari ormas-ormas Islam. Proses penyusunan fatwa dilakukan dengan proses pengkajian secara berulang-ulang dan didiskusikan secara dinamis-konstruktif dengan meminta informasi dari pihak regulator, pelaku usaha/bisnis, pihak asosiasi dan pihak terkait lainnya.

"Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia bersifat kausistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa", ujarnya.

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan respon berupa titik temu antara nilai-nilai muamalah Islami dengan pranata bisnis. Ilmu syariah dapat dikerangkakan menjadi tiga domain, yaitu (1) domain pembuatan hukum, aspek normatif syariah ke dalam fikih, fatwa dan qanun; (2) domain penerapan hukum; dan (3) domain penegakan hukum.

MUI membentuk dua institusi yang berperan penting dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah di tanah air, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkompeten untuk menerbitkan fatwa dan mengawasi penerapannya. Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan.

Dari segi hukum positif ada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

"Bank Syariah dalam akad mudharabah sudah jelas, yaitu Bank Syariah berkedudukan sebagai mudharib dalam penghimpunan dana dan berkedudukan sebagai shahib al-mal dalam penyaluran dana", paparnya

Sementara itu ditempat yang sama, Direktur Direktorat Hukum Otoritas Jasa Keuanga (OJK), Luthfi Zain Fuady, SH., MM mensosialisasikan UU  OJK, menurut Luthfi latar belakang pembentukan OJK itu karena (1) perkembangan sistem keuangan yang dipengaruhi oleh konglomerasi, hybrid products, dan regulatory arbitrage; (2) permasalahan di sektor keuangan dipengaruhi moral hazard, perlindungan konsumen, dan koordinasi lintas sektoral; dan (3) amanat UU yaitu UU BI mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.

"Perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan", ujar Luthfi.

OJK melakukan pengaturan dan pengawasan pada Perbankan (Bank Umum, Bank Syariah, BPR/BPR Syariah), Pasar Modal (Emiten/perusahaan publik, Perusahaan Efek, SRO, Profesi & Lembaga Penunjang) dan IKBN (Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya).

"SDM untuk Dewan Pengawas Syariah sangat terbatas, ini peluang bagus buat mahasiswa apalagi Jurusan Muamalah", uangkap Luthfi.

Pengawasan perbankan masih berada di BI. Pada 22 November 2011 UU OJK disahkan, pengawasan Pasar Modal dan IKNB masih berada di Bapepam-LK. Pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan IKNB beralih ke OJK pada 31 Desember 2012 yang lalu. Pada akhir tahun 2013 baru pengaturan dan pengawasan perbankan diambil alih OJK. Dan pada tahun 2015 nanti pengaturan dan pengawasan oleh LKM.

"Transisi di BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi keuangan, SDM, dokumen dan penggunaan keuangan. Tahun 2015 nanti lebih dari 600 ribu usaha harus diawasi oleh OJK, ini adalah tantangan sangat berat buat OJK", tegasnya.

Strategi pengembangan pasar modal dan industri keuangan non-Bank Syariah tahun 2010-2014 dengan membuat kerangka regulasi, pengupayaan setaraan, pengembangan SDM dan pengembangan produk.

"Sudah banyak produk reksadana syariah, dan produk-produk baru lainnya. Deposito, tabungan, simpanan bisa tumbuh dan berkembang menurut permintaan nasabah", tegasnya.(Novi/MaI)

Arbitrase: Solusi Penegakan Keadilan

Bandung (MaI) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengadakan Seminar & Sosialisasi "Arbitrase Sebagai Solusi Penegakan Keadilan dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung"  berkat kerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Acara ini diselenggarakan pada Kamis (21/3) di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Unpad, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Ketua Komisi Yudisial RI, Prof. Dr. H. Eman Suparman meluncurkan buku yang ditulisnya dengan judul "ARBITRASE & DILEMA PENEGAKAN KEADILAN". Sebuah buku yang berawal dari Disertasi Eman yang telah berhasil dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka Senat Guru Besar Universitas Diponegoro pada tahun 2004 silam ini dibagikan pula pada peserta seminar yang hadir.

Eman Suparman menjelaskan bahwa selama ini masyarakat Indonesia memahami Arbitrase secara eksplisit, hanya menyebut sengketa yang bisa diselesaikan itu di bidang perdagangan saja, seharusnya semua sengketa bisa. Bagi kami di Komisi Yudisial dengan adanya Arbitrase sengketa yang masuk ke pengadilan dan akhirnya dikasasi di Mahkamah Agung semakin berkurang.

"Bisa semakin berkurang kalo masyarakat sudah mengenal lembaga penyelesaian sengketa selain pengadilan. Ingat, pengadilan itu juga sama tidak secepat yang dibayangkan orang", ujar Eman saat diwawancarai.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus diamandemen, ada beberapa pasal yang merugikan dan menegaskan tentang Arbitrase yang mandiri. Arbitrase itu tidak mandiri sekarang, ada di bawah bayang-bayang pengadilan. Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kualitas Hakim agar paham dan mengerti tentang Arbitrase.

"Arbitrase harus disosialisasikan seperti Komisi Yudisial juga kepada masyarakat melalui teman-teman media. Peran media sangat penting, media adalah kunci kami bisa dikenal masyarakat", tegas Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman.

Jumlah perkara yang lewat Arbitrase tidak sebanyak jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Kalau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sudah ada cabang-cabangnya di setiap provinsi, perkara-perkera tersebut sudah bisa tersaring. Arbitrase itu bermanfaat, cepat dan murah, Arbitrase dalam UU-nya menyebutkan hanya 180 hari/6 bulan sampai putusannya. Dan putusan Arbitrase itu terakhir dan mengikat.

"Kalau di pengadilan 6 bulan itu baru di PN, kalo di banding terus kasasi bakal membutuhkan waktu bertahun-tahun", tegas Eman.

Sedangkan Prof. Priyatna mengatakan bahwa sengketa yang terjadi di Indonesia sangat banyak, jika sengketa masuk persidangan akan mahal dan membutuhkan waktu lama sampai bertahun-tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus.

"Lebih baik ke Abritrase lebih murah dan sifatnya rahasia. Kalau Arbitrase berkembang di Indonesia, mungkin para Pengacara tidak ada kerjaannya lagi", ujar Prof. Priyatna (Novi/MaI)

Irjen Anang Iskandar Kepala Baru BNN

Jakarta: Inspektur Jenderal Polisi Anang Iskandar terpilih menjadi Kepala baru Badan Narkotika Nasional. Jenderal bintang dua itu akan meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah.

"Rencananya serah terima jabatan hari Selasa depan," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Pol Suhardi Alius melalui pesan singkat, Sabtu (8/12).

Anang akan menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Gories Mere yang pensiun mulai 1 Desember 2012. Tentang siapa pengganti Anang, Suhardi belum mau mengungkapkan. "Sabar dulu," kata Suhardi

Sebelumnya, Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengaku pihaknya sudah mengajukan satu nama untuk Kepala BNN. Tapi, keputusannya menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Nanan enggan mengungkap nama yang dimaksud.

Ada sejumlah nama yang sebelumnya muncul dalam bursa pengganti Gories Merre, di antaranya Komjen Oegroseno, Irjen Budi Gunawan dan Irjen Badrodin Haiti. Juga  Kapolda Sumatra Barat Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari(IKA/MaI)

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.