Arbitrase: Solusi Penegakan Keadilan

Bandung (MaI) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengadakan Seminar & Sosialisasi "Arbitrase Sebagai Solusi Penegakan Keadilan dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung"  berkat kerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Acara ini diselenggarakan pada Kamis (21/3) di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Unpad, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Ketua Komisi Yudisial RI, Prof. Dr. H. Eman Suparman meluncurkan buku yang ditulisnya dengan judul "ARBITRASE & DILEMA PENEGAKAN KEADILAN". Sebuah buku yang berawal dari Disertasi Eman yang telah berhasil dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka Senat Guru Besar Universitas Diponegoro pada tahun 2004 silam ini dibagikan pula pada peserta seminar yang hadir.

Eman Suparman menjelaskan bahwa selama ini masyarakat Indonesia memahami Arbitrase secara eksplisit, hanya menyebut sengketa yang bisa diselesaikan itu di bidang perdagangan saja, seharusnya semua sengketa bisa. Bagi kami di Komisi Yudisial dengan adanya Arbitrase sengketa yang masuk ke pengadilan dan akhirnya dikasasi di Mahkamah Agung semakin berkurang.

"Bisa semakin berkurang kalo masyarakat sudah mengenal lembaga penyelesaian sengketa selain pengadilan. Ingat, pengadilan itu juga sama tidak secepat yang dibayangkan orang", ujar Eman saat diwawancarai.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus diamandemen, ada beberapa pasal yang merugikan dan menegaskan tentang Arbitrase yang mandiri. Arbitrase itu tidak mandiri sekarang, ada di bawah bayang-bayang pengadilan. Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kualitas Hakim agar paham dan mengerti tentang Arbitrase.

"Arbitrase harus disosialisasikan seperti Komisi Yudisial juga kepada masyarakat melalui teman-teman media. Peran media sangat penting, media adalah kunci kami bisa dikenal masyarakat", tegas Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman.

Jumlah perkara yang lewat Arbitrase tidak sebanyak jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Kalau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sudah ada cabang-cabangnya di setiap provinsi, perkara-perkera tersebut sudah bisa tersaring. Arbitrase itu bermanfaat, cepat dan murah, Arbitrase dalam UU-nya menyebutkan hanya 180 hari/6 bulan sampai putusannya. Dan putusan Arbitrase itu terakhir dan mengikat.

"Kalau di pengadilan 6 bulan itu baru di PN, kalo di banding terus kasasi bakal membutuhkan waktu bertahun-tahun", tegas Eman.

Sedangkan Prof. Priyatna mengatakan bahwa sengketa yang terjadi di Indonesia sangat banyak, jika sengketa masuk persidangan akan mahal dan membutuhkan waktu lama sampai bertahun-tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus.

"Lebih baik ke Abritrase lebih murah dan sifatnya rahasia. Kalau Arbitrase berkembang di Indonesia, mungkin para Pengacara tidak ada kerjaannya lagi", ujar Prof. Priyatna (Novi/MaI)