Januari 26, 2021

PT MULTIMAS DICURIGAI MERUSAK LINGKUNGAN

Kuala Tanjung (MaI)-Dalam sebulan terakhir, warga yang bermukim di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi demo terhadap PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang disebut-sebut bagian dari Wilmar Group internasional.

Ditemui di kediamannya, Kepala Dusun IV Tanjung Permai, Basri mengisahkan bahwa PT Multimas sudah beroperasi hampir dua puluh tahun yang lalu, dan sebetulnya warga merasa tidak pernah memberikan ijin bagi suatu perusahaan kelapa sawit untuk beroperasi di dekat lingkungan pemukiman warga. “Warga tidak tahu menahu bagaimana proses pemberian ijin perusahaan tersebut. Konon, katanya hanya oknum masyarakat tertentu yang punya kepentingan dengan pihak perusahaan yang memberikan ijinnya,” kisah Basri.

Belakangan, masyarakat mulai merasakan dampak polusi pencemaran lingkungan dari aktivitas PT MNA. “Tidak hanya suara bising mesin PT MNA yang bekerja siang-malam, asap hitam yang keluar dari cerobong pabrik pun menimbulkan bau tak sedap. Belum lagi persoalan air sumur kami yang tak lagi bisa diminum, serta ikan-ikan di laut yang menghilang,” dicontohkan Basri, seraya menjelaskan pula bahwa alasan keluarga mereka pindah ke lokasi barupun, karena tak tahan dengan dampak polusi dari PT MNA. “Kami terpaksa pindah kesini, itupun atas keputusan pribadi dan sama sekali bukan karena mendapat dana dari PT MNA,” terang Basri.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, sejumlah area kebun dan pemukiman warga Kuala Tanjung ada yang kemudian dibeli oleh PT MNA untuk perluasan pabriknya. “Dulu ada puluhan KK warga Kuala Tanjung yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan dan rumah mereka, karena perluasan pabrik,” jelas Ibu Fatimah Siregar yang dijumpai wartawan MaI di tempat berbeda.Fatimah yangtermasuk tokoh perempuan dusun III Alay, menyebutkan bahwa dulu sebagian masyarakat yang terkena perluasan pabrik PT MNA itu mendapatkan kompensasi ganti rugi mulai dari Rp 200 juta sampai milyaran, tergantung luas tanah dan nilai bangunannya.

Kini, masih ada sejumlah warga Kuala Tanjung yang bermukim persis berbatasan dengan pagar pabrik PT MNA. Mereka inilah yang kini menuntut adanya kompensasi dari PT MNA atas dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas PT MNA. “Berulangkali kami secara persuasif meminta PT MNA mau mempertimbangkan ganti rugi pembebasan lahan dan rumah mereka yang berbatasan langsung dengan perusahaan. Namun, tampaknya PT MNA merasa keberatan danberdalih wilayah yang sekarang masih dihuni oleh warga tidak diperlukan bagi perluasan perusahaan,” kata Fatimah Siregar.

Apapun alasan mereka, lanjut Fatimah, seharusnya PT MNA bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat. “Itulah alasan kami menuntut kompensasi dari PT MNA,” jelas Fatimah, sambil membandingkan kondisi sekarang air sumur yang sudah tidak bisa diminum, dan pendapatan nelayan menurun drastis karena ikan-ikan menghilang terkena dampak pencemaran laut.

Menanggapi munculnya surat APINDO yang mendapat kuasa dari PT MNA untuk menjawab tuntutan masyarakat, Fatimah menyayangkan kenapa pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) turut campur dan malah dalam suratnya kemudian menuding warga Kuala Tanjung melakukan pemerasan terhadap perusahaan.

Senada dengan penuturan Fatimah, dua tokoh gerakan masyarakat Kuala Tanjung masing-masing Ismail Bangun dan Syaiful pun mengatakan bahwa seharusnya PT MNA tidak bersembunyi dibalik APINDO dalam upaya penyelesaian kasus ini. “Ini kan bukan ranahnya APINDO, kenapa pula PT MNA memberikan kuasa kepada APINDO untuk menjawab tuntutan masyarakat. Tampak jelas PT MNA mau lepas tanggung jawab,” kata Ismail mempertanyakan keterlibatan APINDO pasti ada kepentingan lain.

Disamping itu, Ismail menilai redaksional dalam surat APINDO dinilai menyinggung perasaan warga masyarakat. “Tuduhan APINDO membuat kemarahan warga. Kenapa masyarakat dituduh melakukan pemerasan dibalik tuntutan kompensasi sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan dan bahkan APINDO pun mengancam akan menempuh jalur hukum,” terang Ismail sambil menambahkan, bahwa yang dituntut warga adalah PT MNA mau bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dampak pencemaran lingkungan dari aktivitas pabrik PT MNA.

Di tempat yang sama, Syaiful yang ikut menjadi motor gerakan masyarakat mengatakan bahwa perjuangan masyarakat Kuala Tanjung ini tidak mudah karena diduga sejumlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi membela kepentingan warga Kuala Tanjung terkesan malah membela PT MNA. “Yah, bagaimana mereka mau memperjuangkan aspirasi masyarakat karena sudah diam setelah menerima amplop,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masyarakat Kuala Tanjung akan bersatu padu dan tetap melanjutkan perjuangan mereka. “Bila perlu sampai PT MNA ditutup, karena selama ini tidak memberikan kontribusi apapun bagi masyarakat,” tegas Syaiful yang diiyakan oleh Ismail Bangun dan Fatimah Siregar. Dalam beberapa hari kedepan, masyarakat Kuala Tanjung akan melakukan konsolidasi kembali dalam rangka melakukan aksi lanjutan yang waktunya akan disesuaikan dengan ibadah Ramadhan.(ANDO/MaI.com)

EMIL SEGERA BUKA TAMAN BERPAGAR

 BANDUNG (MaI.com) Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku tak suka melihat taman-taman di Kota Bandung yang saat ini kondisinya dipagari sehingga tak bisa dinikmati oleh warga. Karena itu ia menyatakan secara bertahap akan membuka pagar-pagar taman dan menatanya agar warga bisa beraktivitas di taman-taman itu.

"Saya pelan-pelan akan mengurangi pagar. Saya tidak suka taman dipagari. Jadi mohon waktu," ujar Emil saat ditemui di Taman Cempaka Jalan Taman Cempaka, Sabtu (21/9/2013).

Ia meminta waktu untuk menata taman-taman yang ada, termasuk taman-taman yang berpagar. Karena jika taman dibuka, maka penerangan taman pun harus diperhatikan.

"Kalau taman dibuka, lampu taman harus sudah nyala juga. Supaya tidak menjadi tempat yang semestinya. Kombinasi lampu dinyalakan dan pagar dikurangi akan jadi visi membuat taman yang ramah dengan keaktifan yang hingga larut malam," katanya.

Seperti diketahui, beberapa taman di Kota Bandung saat ini dipagari bahkan dikunci. Alasannya adalah karena tempat tersebut sering dijadikan tempat mesum atau tempat bagi para kaum tuna wisma tinggal sehingga taman menjadi kumuh.

Beberapa taman yang dipagari diantaranya Taman Maluku, Taman Cilaki, Taman Lansia, Taman Pramuka dan taman yang berada di Jalan Diponegoro. Wali Kota menginginkan, taman bisa menjadi tempat rekreasi dan interaksi warga.

Untuk mengatasi hal itu, Emil pun akan menyiapkan polisi taman yang akan bertugas menjaga taman. "Nanti di tiap taman ada 1 pos, isinya perpustakaan kecil lalu ada toilet, dan ada penjaganya yang digaji per bulan. Sehingga seluruh taman sampai malam pun ada yang jaga," tutur Emil. (Hendra/MaI)

 

CITYLINK UNTUK BANDUNG

Bandung, Melihat kondisi Kota Bandung saat ini yang terlihat gersang beberapa tahun terakhir karena semakin minimnya pohon-pohon rindang yang meneduhkan sebagian jalan raya kota Bandung. Akibatnya, udara tidak lagi segar melainkan polusi udara semakin meningkat dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa mempengaruhi daya beli Kota Bandung di mata para wisatawan, dahulu Bandung terkenal dengan kesejukan udaranya

Berkenaan dengan kondisi Kota Bandung yang semakin gersang itu dan bertepatan pula dengan perayaan hari Earth Hour 2013 yang jatuh pada 23 Maret 2013 lalu, Festival Citylink Bandung pada akhir bulan Maret lalu melakukan penanaman 100 pohon sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility.
Program penanaman 100 pohon yang berlangsung pada tanggal 31 Maret 2013 ini dihadiri oleh seluruh karyawan Festival Citylink, Muspida serta beberapa orang perwakilan warga sekitar. Acara yang berlangsung sejak pukul 07.00 pagi hingga pukul 09.00 WIB ini, dimeriahkan pula dengan adanya senam pagi bersama-sama dan pengundian door prize.

“Dengan penanaman 100 pohon di median jalan Peta ini diharapkan dapat turut membantu mengembalikan keasrian kota Bandung yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduknya sekaligus menambah daya tarik para wisatawan terhadap kota Bandung”, ujar Nawa Pamungkas selaku Marketing Communication Manager Festival Citylink.

Festival Citylink sebuah pusat perbelanjaan dan hiburan keluarga di bagian Barat dan Selatan kota Bandung, terletak di Jl. Peta No. 241 Bandung, 10 menit dari pintu tol Pasirkoja dan hanya 15 menit untuk mencapai pusat Pemerintahan Kota Bandung. Mal ini beroperasi sejak tahun 2010.

Nawa Pamungkas mengatakan bahwa selama bulan Maret yang lalu dalam program Green WeekFest Festival Citylink telah membagi-bagikan Eco Bag kepada pengunjung yang berbelanja di Festival Citylink. Eco Bag tersebut sebagai bagian dari kepedulian Festival Citylink untuk membantu mengurangi penggunaan kantong plastik yang dapat merusak kelangsungan ekosistem di bumi.(Novi/MaI)

Selamatkan Sawah Rakyat

Bandung, Berbicara mengenai pangan, maka tidak akan lepas kaitannya dengan peran Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD). Pada rangkaian acara bincang ekonomi umat "Selamatkan Sawah Rakyat" di Aula Redaksi HU Pikiran Rakyat pada Rabu (3/4), BKPD Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kepala BKPD, Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si menyampaikan mengenai "Peran BKPD Mewujudkan Kedaulatan Pangan di JABAR". 

Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Jawa Barat, Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si menjelaskan tentang UU No. 18 Tahun 2012, UU yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  pada 17 November lalu ini berisi tentang Pangan.

UU ini merupakan pengganti dari UU No. 7 Tahun 1996 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan.
UU yang terdiri atas 17 bab dan 154 pasal ini mengatur masalah perencanaan pangan; ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; konsumsi pangan dan gizi; label dan iklan pangan; pengawasan; sistem informasi pangan; penelitian dan pengembangan pangan; kelembagaan pangan; serta peran masyarakat; dan penyidikan.

Dewi Sartika menjelaskan mengenai ketersediaan pangan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Penyediaan pangan ini diwujudkan untuk memenuhi  kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga , dan perseorangan secara berkelanjutan. Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.

Ada 4 standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi/kabupaten/kota, yaitu (1) ketersediaan pangan; (2) distribusi pangan; (3) penganekaragaman pangan; dan (4) menangani kerawanan pangan.

Isu strategis ketahanan pangan Jawa Barat ialah 9,66% masih dalah garis kerawanan pangan dan kemiskinan.
Konsumsi komoditas beras di Jawa Barat mengalami penurunan, tahun 2010 mencapai angka sebesar 108,93 Kg/kapita, di tahun 2011 menjadi 105,25 Kg/kapita dan 2012 menjadi 94,33 Kg/kapita, sementara negara di ASEAN hanya 60-70 Kg/kapita saja.

"Dulu kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita harus mengendalikan konsumsi beras, makanlah makanan yang beragam, bergizi dan seimbang. Perbanyak makan buah, sayur, protein hewani dan kacang-kacangan", ungkap Dewi.

Pencapaian visi BKPD dengan menekan jumlah desa/penduduk rawan pangan agar Jawa Barat bebas rawan pangan dan tercapainya kemantapan ketahanan pangan di Jawa Barat. Petani merupakan pelaku pembangunan, maka pemerintah harus meningkatkan kesejahteraannya.

"Ini adalah tanggung jawab bersama, karena alokasi pemerintah terbatas", ujar Dewi Sartika.(Novi/MaI)

Selamatkan Sawah Rakyat untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia

Bandung, Sinergi Foundation bekerjasama dengan Pikiran Rakyat kembali melakukan pembahasan mengenai program Gerakan Selamatkan Sawah Rakyat untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia di Aula Redaksi HU Pikiran Rakyat Jl. Soekarno Hatta No. 147 Bandung pada Rabu (3/4).

Direktur Dompet Duhafah Jawa Barat, Hendi Suhendi memaparkan bahwa Gerakan Sawah Rakyat merupakan program ketahanan pangan dalam bentuk gerakan penyelamatan sawah masyarakat dari alih fungsi lahan melalui proses pembelian sawah dan atau pencetakan sawah baru, menjaga dan meningkatkan produktivitas dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat akan pentingnya peran sawah dalam ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat.

"100 ribu memiliki makna yakni, dari 100 ribu kepedulian anda akan membantu 1 juta petani, 100 ribu sarjana pertanian terberdayakan dan 100 ribu hektar sawah terselamatkan, ujar Hendi Suhendi.

Menurut H. Rahmat, seorang Praktisi Pertanian mengatakan bahwa melalui forum ini is berharap bisa ikut serta melakukan gerakan ketahanan pangan Indonesia, berbicara pangan berarti berbicara antara hidup dan mati. Kami juga membutuhkan kerjasama semua elemen, terutama media massa untuk menggaungkan program ini.

"Apalah artinya NKRI jika masih mengimport beras dari Vietnam, Thailand dan negara lainnya. Apabila negara-negara itu gagal panen, Indonesia akan makan apa.? Ini bukan masalah Jawa Barat, ini sudah menyangkut masalah nasional", paparnya.

H. Rahmat menambahkan bahwa sistem komunis-marxisme yang diterapkan tetap tidak berhasil, maka sistem ekonomi syariah yang sudah tertulis dalam Al-Quran bisa menjadi solusi bagi kita. Malaysia memiliki price art, Amerika Serikat mengatur dan melindungi pertaniannya meski di luar bicara globalisasi, begitu pula dengan Jepang.

"Dalam bidang pertanian ada ungkapan pupuk terbaik adalah harga. Dengan harga yang baik para petani akan menanam komoditi yang baik juga", tegas Rahmat.

Selain itu, prospek teh di dunia sangat cerah. Dulu devisa negara ini didapatkan dari teh saat awal kemerdekaan. Tetapi saat ini, banyak lahan the yang dialih fungsi menjadi lahan sayuran dan buah. Karakter buillding petani harus dibangun, agar tidak terus menjadi petani dengan tangan selalu di bawah.

H. Rahmat juga menceritakan sebuah kisah seorang petani di Cansas, Amerika Serikat. Di sana sering diadakan lomba produksi dan kualitas jagung, hanya ada satu orang yang selalu memenangkan perlombaan. Kuncinya adalah ia selalu membagikan benih yang bagus kepada petani lainnya, karena jika angin menerbangkan  spora-spora dengan kualitas benih yang bagus makan ladang ia pun akan tetap bagus, begitu sebaliknya jika benih itu buruk.

"Sikap seperti itu yang harus dimiliki oleh petani, saling membantu dan bekerjasama", tegasnya.

Dilakukan pula soft launching "Gerakan Selamatkan Sawah Rakyat" yang digagas beberapa lembaga di Indonesia seperti Sinergi Foundation, Dompet Dhuafa Jabar, WakafPro 99 Jabar, Nurul Islam Grup Batam, Lampung Peduli, Lagzis Peduli (Malang, Surabaya, Makasar dan Bali), Dompet Umat Pontianak, dan Banjar Peduli (Banjar Baru, Kalimantan Selatan).(Novi/MaI)

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.