PT MULTIMAS DICURIGAI MERUSAK LINGKUNGAN

Kuala Tanjung (MaI)-Dalam sebulan terakhir, warga yang bermukim di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi demo terhadap PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang disebut-sebut bagian dari Wilmar Group internasional.

Ditemui di kediamannya, Kepala Dusun IV Tanjung Permai, Basri mengisahkan bahwa PT Multimas sudah beroperasi hampir dua puluh tahun yang lalu, dan sebetulnya warga merasa tidak pernah memberikan ijin bagi suatu perusahaan kelapa sawit untuk beroperasi di dekat lingkungan pemukiman warga. “Warga tidak tahu menahu bagaimana proses pemberian ijin perusahaan tersebut. Konon, katanya hanya oknum masyarakat tertentu yang punya kepentingan dengan pihak perusahaan yang memberikan ijinnya,” kisah Basri.

Belakangan, masyarakat mulai merasakan dampak polusi pencemaran lingkungan dari aktivitas PT MNA. “Tidak hanya suara bising mesin PT MNA yang bekerja siang-malam, asap hitam yang keluar dari cerobong pabrik pun menimbulkan bau tak sedap. Belum lagi persoalan air sumur kami yang tak lagi bisa diminum, serta ikan-ikan di laut yang menghilang,” dicontohkan Basri, seraya menjelaskan pula bahwa alasan keluarga mereka pindah ke lokasi barupun, karena tak tahan dengan dampak polusi dari PT MNA. “Kami terpaksa pindah kesini, itupun atas keputusan pribadi dan sama sekali bukan karena mendapat dana dari PT MNA,” terang Basri.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, sejumlah area kebun dan pemukiman warga Kuala Tanjung ada yang kemudian dibeli oleh PT MNA untuk perluasan pabriknya. “Dulu ada puluhan KK warga Kuala Tanjung yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan dan rumah mereka, karena perluasan pabrik,” jelas Ibu Fatimah Siregar yang dijumpai wartawan MaI di tempat berbeda.Fatimah yangtermasuk tokoh perempuan dusun III Alay, menyebutkan bahwa dulu sebagian masyarakat yang terkena perluasan pabrik PT MNA itu mendapatkan kompensasi ganti rugi mulai dari Rp 200 juta sampai milyaran, tergantung luas tanah dan nilai bangunannya.

Kini, masih ada sejumlah warga Kuala Tanjung yang bermukim persis berbatasan dengan pagar pabrik PT MNA. Mereka inilah yang kini menuntut adanya kompensasi dari PT MNA atas dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas PT MNA. “Berulangkali kami secara persuasif meminta PT MNA mau mempertimbangkan ganti rugi pembebasan lahan dan rumah mereka yang berbatasan langsung dengan perusahaan. Namun, tampaknya PT MNA merasa keberatan danberdalih wilayah yang sekarang masih dihuni oleh warga tidak diperlukan bagi perluasan perusahaan,” kata Fatimah Siregar.

Apapun alasan mereka, lanjut Fatimah, seharusnya PT MNA bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat. “Itulah alasan kami menuntut kompensasi dari PT MNA,” jelas Fatimah, sambil membandingkan kondisi sekarang air sumur yang sudah tidak bisa diminum, dan pendapatan nelayan menurun drastis karena ikan-ikan menghilang terkena dampak pencemaran laut.

Menanggapi munculnya surat APINDO yang mendapat kuasa dari PT MNA untuk menjawab tuntutan masyarakat, Fatimah menyayangkan kenapa pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) turut campur dan malah dalam suratnya kemudian menuding warga Kuala Tanjung melakukan pemerasan terhadap perusahaan.

Senada dengan penuturan Fatimah, dua tokoh gerakan masyarakat Kuala Tanjung masing-masing Ismail Bangun dan Syaiful pun mengatakan bahwa seharusnya PT MNA tidak bersembunyi dibalik APINDO dalam upaya penyelesaian kasus ini. “Ini kan bukan ranahnya APINDO, kenapa pula PT MNA memberikan kuasa kepada APINDO untuk menjawab tuntutan masyarakat. Tampak jelas PT MNA mau lepas tanggung jawab,” kata Ismail mempertanyakan keterlibatan APINDO pasti ada kepentingan lain.

Disamping itu, Ismail menilai redaksional dalam surat APINDO dinilai menyinggung perasaan warga masyarakat. “Tuduhan APINDO membuat kemarahan warga. Kenapa masyarakat dituduh melakukan pemerasan dibalik tuntutan kompensasi sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan dan bahkan APINDO pun mengancam akan menempuh jalur hukum,” terang Ismail sambil menambahkan, bahwa yang dituntut warga adalah PT MNA mau bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dampak pencemaran lingkungan dari aktivitas pabrik PT MNA.

Di tempat yang sama, Syaiful yang ikut menjadi motor gerakan masyarakat mengatakan bahwa perjuangan masyarakat Kuala Tanjung ini tidak mudah karena diduga sejumlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi membela kepentingan warga Kuala Tanjung terkesan malah membela PT MNA. “Yah, bagaimana mereka mau memperjuangkan aspirasi masyarakat karena sudah diam setelah menerima amplop,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masyarakat Kuala Tanjung akan bersatu padu dan tetap melanjutkan perjuangan mereka. “Bila perlu sampai PT MNA ditutup, karena selama ini tidak memberikan kontribusi apapun bagi masyarakat,” tegas Syaiful yang diiyakan oleh Ismail Bangun dan Fatimah Siregar. Dalam beberapa hari kedepan, masyarakat Kuala Tanjung akan melakukan konsolidasi kembali dalam rangka melakukan aksi lanjutan yang waktunya akan disesuaikan dengan ibadah Ramadhan.(ANDO/MaI.com)