April 21, 2021

Good Governance Jabar

Sumedang, Agenda yang dilaksanakan Vivat Academia di bulan Maret ini menghadirkan diskusi tentang "Peningkatan ADMINISTRASI & HUKUM TATA NEGARA" di Bale Sawala Gedung Rektorat UNPAD Jatinangor (7/3). Dengan Pembicara Susi Dwi Harijati, Ph.D (Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi) dan Ida W.MA.(Keterbukaan Informasi Publik & Reformasi Birokrasi di Jawa Barat.

Menurut Ida W.MA, yang menyampaikan materi tentang Keterbukaan Informasi Publik & Reformasi Birokrasi di Jawa Barat memaparkan bahwa konsep Good Governance dipahami secara berbada-beda, namun tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Ada 3 pilar penting dalam Good Governance, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Ida menambahkan, berdasarkan prinsip kepemerintahan yang baik menurut prinsip Good Governance "Deklarasi Manila" menyebutkan beberapa hal yaitu transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif/tanggap/peka/responsif. Indonesia pasca pemerintahan Soeharto merupakan era Keterbukaan Informasi Publik.

"Mengapa harus ada Keterbukaan Informasi Publik, karena informasi publik bagian dari HAM, hak konstitusional warga negara, syarat utama untuk pemberantasan korupsi dan keharusan dalam paham pemerintahan terbuka (Good Governance)", tegasnya.

Pada tahun 2012  Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat Keterbukaan Informasi Publik terbaik, sekaligus sebagai provinsi yang paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar 6,0 % setelah DKI Jakarta dengan tingkat korupsi 46,7 %. Komisi Informasi Publik Jawa Barat tidak menyebarluaskan  rencana strategis kerja dan pertanggungjawaban keuangan ke publik.

"Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi di Jabar. Keberhasilan Jabar menjadi provinsi terbaik dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik belum bisa dijadikan barometer keberhasilan penyelenggaraan Good Governance dan reformasi birokrasi di daerah", paparnya.

Sedangkan menurut Susi Dwi Harijati, Ph.D yang menyampaikan materi diskusi Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi memaparkan mengenai proses perubahan UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Presiden BJ. Habibie membentuk tim nasional reformasi dengan koordinator Prof. Jimly Assiddiqie dan sub tim pembaharuan UUD 1945 dengan koordinator Prof. Bagir Manan. Tim tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 dan pembentukan Komisi Negara untuk perubahan UUD 1945.

Susi Dwi Harijati menambahkan bahwa pokok-pokok usulan amandemen tersebut melahirkan keputusan tentang : (1) meniadakan executive heavy dan menciptakan checks and balances hubungan antara lembaga negara, terutama presiden dan badan perwakilan rakyat ; (2) pembatasan masa jabatan presiden; (3) rincian HAM; dan (4) mengokohkan prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum.

"Faktor-Faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Tata Negara itu perubahan politik dan ideologi, perubahan masyarakat, perubahan ditingkat regional dan internasional, praktik penyelenggaraan negara dan perubahan UUD", tegas Susi.(Novi/MaI)

"Membedah Wacana Wajah Islam Indonesia Dari Masa Ke masa

Bandung, BEM-J Sejarah dan Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelengarakan bedah buku dengan tema "Membedah Wacana Wajah Islam Indonesia Dari Masa Ke masa". "Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia" merupakan buku karya Drs. Moeflich Hasbullah, M. A  dibedah di Aula Adab dan Humaniora UIN Bandung  Jl. A. H. Nasution No. 105 Bandung (7/3). Sedangkan Prof. Dr. Afif Muhammad, M. A dan Drs. Aam Abdillah, M. Ag merupakan pembanding dalam bedah buku ini. 

Ketua Pelaksana, Jaelani dalam sambutannya menyampaikan bahwa bedah buku ini merupakan program dari Jurusan SPI. "Saya berharap agar acara ini bisa dipahami dan dimengerti dari awal sampai akhir oleh semua peserta yang hadir", ungkapnya.

Sedangkan menurut Ketua BEM SPI, Yayan mengungkapkan bahwa acara ini merupakan agenda awal BEM SPI di semester genap, bedah buku ini adalah gerbang awal menuju acara puncak di bulan April.

"Kami BEM SPI meminta dukungan dari citivas akademika mengenai agenda program Milad Jurusan SPI di bulan April nanti", paparnya.

Penulis buku, Moeflich Hasbullah mengatakan bahwa buku "Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia" merupakan proses pengembaraan pemikirannya selama kurang lebih 15 tahun, sejak ia selesai nyantri di Australia (1999) hingga saat ini. Buku ini sebuah antologi berisi artefak-artefak ide, gagasan dan pemikiran tentang Islam Indonesia dari berbagai pendekatan dan perspektifnya.

"Kelemahan umum dari sebuah buku antologi adalah pada sistematika dan persambungan ide/gagasan. Itupun saya akui dan rasakan walaupun terdapat benang merahnya yang sama yaitu kajian atas Islam Indonesia dari penghampiran sejarah, sosial, politik, psiko-sosial, seni dan budaya", papar Moeflich.

Moeflich Hasbullah menjelaskan bahwa sebagai kajian tematis, tulisan-tulisan dalam buku ini bervariatif. Beberapa tulisan bersifat deskriptif dan inofatif, sebagiannya gagasan orisinal penulis. Sebagian tulisan mengkritisi persoalan yang menjadi public discourse dalam Islam seperti proses Islamisasi sejak masa awal hingga Orde Baru, politik Islam, peranan ulama dalam sejarah, kelas menengah muslim, sekularisasi, pluralisme, terorisme, Islam radikal, islam liberal, seni, krisis modernitas, pornografi dan lain-lain.

Kajian atas Islam Indonesia pada buku "Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia" merupakan gambaran pengalaman sejarah Islam di Indonesia yang khas, buku ini dimaksudkan untuk memahami sosok dan wajah Islam Indonesia yang berbeda dari kawasan-kawasan lain di dunia Islam.

Pembanding pertama Drs. Aam Abdillah, M. Ag mengungkapkan bahwa penulis buku Moeflich Hasbullah merupakan tipe manusia teolitis yang keluar dari mainstreem-mainstreem yang ada. Sebuah karya pasti ada kelemahannya, buku ini seperti ensklopedia karena berangkat dari tema-tema yang berbeda. Dari 390 halaman menjadi beribu-ribu subtema, ini merupakan sebuah obsesi penulis.

"Yang terpenting buku ini adalah hasil karya selama 15 tahun yang tidak mudah", ungkapnya.

Sedangkan pembanding kedua, Prof. Dr. Afif Muhammad, M. A mengatakan bahwa Islam memerankan peran yang sangat hebat di Indonesia, Islam Indonesia tidak pernah mengalami kemunduran. Saat ini banyak pesantren-pesantren, masjid, adanya Departemen Agama, partai politik dan lain-lain. Tetapi dalam aspek budaya, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam belum menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, warna Islam hanya terlihat di Masjid dan saat Bulan Ramadhan saja. Islam Indonesia itu bukan seperti Arab Saudi/Timur Tengah, kita memiliki karakter tersendiri.

"Arab Saudi itu hanya tempat Rasulullah lahir dan Islam muncul serta berkembang pesat. Timur Tengah tidak menjadi pusat ilmu, karena ilmu-ilmu modern dilarang berkembang disana", tegas Prof. Dr. Afif Muhammad, M. A.

Aula Adab dan Humaniora dipenuhi oleh peserta yang ingin membedah buku Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia.(Noovi/MaI)

UNPAD NYAAH KA JABAR

Sumedang, Berdasarkan data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa calon mahasiswa asal Jawa Barat yang diterima di Universitas Padjajaran (UNPAD) semakin berkurang. Sebagian besar mahasiswa UNPAD berasal dari Kota Bandung. Berkenaan dengan hal tersebut, UNPAD meluncurkan program "UNPAD NYAAH KA JABAR" di Gedung Rektorat UNPAD Jatinangor (10/1). UNPAD NYAAH KA JABAR akan dimulai pada tahun 2013, UNPAD berkomitmen untuk menerima sedikitnya 84 orang mahasiswa per Kabupaten/Kota dari Jawa Barat yang terdiri dari 2 orang per Program Studi.

Menurut Rektor UNPAD Prof. DR. Ir. Ganjar Kurnia mengatakan bahwa dengan program ini diharapkan akan mendapatkan 2184 orang mahasiswa asal Jawa Barat yang menyebar dari seluruh Kabupaten/Kota. Dari jumlah 2184 orang, 900 diantaranya akan diikut sertakan pada program Bidikmisi.

"Bidik misi merupakan program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomis namun memiliki kemampuan akademis tinggi. Mereka dibebaskan dari biaya perkuliahan dan mendapat uang saku 600 ribu/bulan", tegasnya.

Prof. DR. Ir. Ganjar Kurnia menambahkan bahwa UNPAD juga telah melaksanakan program Bimbingan Belajar Super Motivasi, program Bimbingan Belajar Jarak Jauh. Bimbingan belajar dimulai sejak kelas 1 bekerja sama dengan SMA dengan rumah belajar kurikulum 2013, UNPAD menyediakan tutor secara online dan bahan-bahan belajarnya. Selain itu ada juga Program Pendidikan Vokasi Berkelanjutan dan Program Talent Scouting ImHere.

"Dari 28.270 orang pendaftar calon mahasiswa asal Jawa Barat hanya 5.19% yang diterima. Saat ini sekitar 53% mahasiswa asal Jawa Barat yang berkuliah di UNPAD, dan akan kami tingkatkan menjadi 60-70%", tegasnya.(Novi/MaI)

Presentase jumlah mahasiswa dari Jawa Barat dari tahun 2009-2012 didominasi oleh Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, kota dan kabupaten lainnya masih dalam jumlah yang minim.

Sedangkan menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan bahwa angka partisipasi perguruan tinggi di Jawa Barat masih rendah sekitar 11.15% saja. Dengan program UNPAD yang peduli terhadap Jawa Barat ini, kami mendukung sepenuhnya. UNPAD akan mencetak anak generasi bangsa yang berkualitas.

"Saya akan menuntut universitas lainnya harus seperti UNPAD yang berpihak pada masyarakat Jawa Barat, terutama ITB", tegasnya.

Ahmad Heryawan mengatakan ada sekitar 3 ribu beasiswa yang dibagikan provinsi untuk mahasiswa di universitas negeri maupun swasta di Jawa Barat. Gubernur juga sudah mencanangkan dana untuk pembangunan PTN di Jawa Barat yang baru.

WAKTUNYA UNPAD BUKA SUARA

Sumedang, Perkembangan budaya menulis dikalangan dosen, karyawan maupun mahasiswa akan menjadi prestasi yang tersendiri bagi keberlangsungan budaya menulis civitas akademika. Kebiasaan menulis memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas intelektual seseorang. Berkaitan dengan itu, Unit Pelayanan Teknis Hubungan Masyarakat Universitas Padjajaran (UPT Humas UNPAD) menyelenggarakan kegiatan dengan tema "Penyerahan Anugrah Rucita Wicara & Rucita Aksara" di Bale RUCITA Gedung Rektorat Lantai 1, UNPAD Kampus Jatinangor (10/1).

Menurut Kepala UPT Humas UNPAD, Weny Widyowati mengatakan bahwa sebagai bentuk apresiasi UNPAD atas tulisan dan kesediaan sebagai narasumber wawancara yang muncul di media cetak baik lokal, regional maupun nasional, maka diselenggarakan kegiatan ini. Anugrah Rucita Aksara diberikan kepada para penulis artikel opini atau feature yang aktif, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Sedangkan Anugrah Rucita Wicara diberikan kepada dosen yang aktif menjadi narasumber wawancara media dari sisi kepakaran yang bersangkutan.

"Tujuan dari penyelenggaraan ini adalah sebagai media publikasi yang informatif dan bentuk pencitraan UNPAD dimata publik, melalui apresiasi kepada insan pers dan penulis UNPAD, serta untuk memberikan motivasi bagi civitas akademika untuk aktif menulis di media massa", tegasnya.

Sedangkan menurut Rektor UNPAD, Prof. DR. Ir. Ganjar Kurnia mengatakan bahwa kata RUCHITA diambil dari bahasa Sunda yang memili arti kreatif. Bale Ruchita berarti Bale untuk meningkatkan kreatifitas di kalangan dosen dan mahasiswa UNPAD. Tahun ini UNPAD mencanangkan 918 orang dosen melakukan penelitian, 150 orang mempublikasikan jurnal ilmiah tingkat nasional dan 100 orang untuk jurnal internasional.

"UNPAD menganggarkan dana 10-11 miliar untuk penelitian para dosen tahun ini", tegasnya.

Peraih terbanyak penyerahan Anugrah Rucita Kategori Narasumber Kepakaran (Rucita Wicara) urutan pertama diraih oleh Yesmil Anwar dari Fakultas Hukum,  kedua oleh I Gede Pantja Astawa dari Fakultas Hukum dan ketiga oleh Nina Herlina Lubis dari Fakultas Ilmu Budaya.

Kategori Dosen Penulis Artikel (Rucita Aksara) urutan pertama diraih oleh Asep Sumarya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kedua oleh Romli Atmasasmita dari Fakultas Hukum dan ketiga oleh Dede Mariana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sedangkan Kategori Mahasiswa Penulis Artikel (Rucita Aksara) diraih oleh Asep Salahudin dari Pascasarjana, Iding R. Hasan dari Pascasarjana dan Mu'amar Wicaksono dari Fakultas Hukum.

Kategori Dosen Penulis artikel dan Kategori Narasumber Media diberikan piala dan uang kadeudeuh sebesar 5 juta untuk peringkat pertama, 4 juta peringkat dua dan peringkat tiga sebesar 3 juta rupiah.

Kategori Mahasiswa Penulis Artikel diberikan piala dan uang kadeudeuh sebesar 3 juta bagi peringkat pertama, 2 juta untuk peringkat kedua dan peringkat ketiga sebesar 1 juta rupiah.(Novi/MaI)

Kemendikbud Belum Pastikan Nasib 1.300 RSBI

Jakarta, Keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) resmi dibubarkan Mahkamah Konstitusi. Nasib sekitar 1.300 RSBI pun masih belum jelas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, mengaku belum dapat memutuskan nasib RSBI yang ada. "Itu belum bisa saya putuskan. Nanti bentuknya seperti apa tidak usah khawatir, yang jelas sekolahnya tidak bubar," kata M Nuh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (8/1/2013).

M Nuh menekankan jika sekolah RSBI sudah tidak ada lagi, pihak sekolah harus tetap semangat berkompetisi menjadi sekolah yang unggul dan berprestasi. "Tidak usah khawatir, jalan saja seperti biasa. Itu adalah sistem yang harus terus berjalan," ujarnya.

Menurutnya, kualitas pendidikan Indonesia pun masih tetap berkualitas tanpa adanya RSBI. "Begitu ini diputus, tidak ada RSBI ya monggo tidak ada RSBI. Tapi tetap kualitas pendidikan kita tidak boleh dilupakan. Tanpa RSBI pun sekolah-sekolah lain harus bisa lebih bagus dari RSBI," tambahnya.

Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, menambahkan, pihaknya saat ini juga akan meninjau kembali anggaran yang telah disalurkan ke RSBI.

"Itu kan diatur dalam peraturan yang sudah ada. Aspek pembelanjaan APBN harus ada akuntabilitasnya. Nanti kita akan diskusikan lagi dengan DPR dan MK bagaimana perencanaannya, karena ini cakupannya nasional jadi harus hati-hati," ujar Musliar.

Hari ini, MK memutuskan menghapus aturan dalam Pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan 1.300-an sekolah berlabel RSBI (Ian/MaI)

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.