JAKARTA (MaI.com/Tempo.co) Ide membuat Konferensi Asia-Afrika datang ketika Ali Sastroamidjojo menerima surat dari Perdana Menteri Sri Lanka John Kotelawala pada awal 1954. Kotelawala mengajak Perdana Menteri Ali, PM India Jawaharlal Nehru, PM Birma (kini Myanmar) U Nu, dan PM Pakistan Muhammad Ali bertemu untuk menurunkan ketegangan di Indocina (sekarang Vietnam).

Ali Sastroamidjojo menyebut lima perdana menteri ini sebagai "Panca Lima", yang nantinya menjadi penggagas Konferensi Asia-Afrika 1955. Namun jalan ke sana tidaklah mudah.

Waktu itu dunia tegang. Amerika Serikat berkonflik dengan Uni Soviet, yang populer disebut dengan "Perang Dingin". Semua negara terpecah antara mendukung Amerika atau Soviet, yang dikenal sebagai Blok Barat dan Timur.

Kotelawala mengusulkan lima perdana menteri itu bertemu di Kolombo, Sri Lanka. Ali Sastroamidjojo menyanggupi datang dengan tujuan menggagas kemungkinan pertemuan para kepala negara yang lebih besar.

Ali dan rombongan berangkat ke Kolombo pada 26 April 1954. Presiden Sukarno berpesan secara khusus kepada Ali agar memperjuangkan ide membuat konferensi yang lebih besar daripada pertemuan Kolombo. Sukarno punya rencana lebih besar, menyingkirkan setiap bentuk penjajahan. "Kalau mereka tak mau, biar kita sendiri yang menyelenggarakannya," kata Sukarno, seperti dikutip Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Roeslan Abdulgani dalam bukunya, The Bandung Connection.

Di Kolombo, meski empat perdana menteri lain berfokus pada penyelesaian konflik Cina dan Amerika Serikat yang berebut Vietnam, Ali menekankan pentingnya sebuah pertemuan besar semua negara Asia-Afrika jika ingin konflik itu berakhir. "Sebab, saya yakin bahwa soal-soal dunia tidak dihadapi oleh bangsa-bangsa Asia saja, melainkan bangsa-bangsa Afrika juga," kata Ali dalam bukunya, Tonggak-tonggak di Perjalananku.

Menurut Ali, ide itu disetujui para perdana menteri. Namun mereka menganggap ide itu sulit terealisasi. Alasannya, peserta yang banyak dengan beragam kepentingan akan sulit menentukan topik konferensi. Akan susah pula memilih peserta yang diundang karena sebagian negara Asia-Afrika terbelah akibat Perang Dingin.

Ali pantang mundur. Ia meyakinkan mereka bahwa pemerintah Indonesia sanggup mengerjakannya. "Atas saran Nehru, konferensi menyetujui untuk memberikan dukungan moril sepenuhnya kepada Indonesia," ujar Ali.

Seusai sidang Kolombo, Ali gencar melobi negara-negara Asia-Afrika sembari terus meyakinkan Nehru dan U Nu. Nehru bulat mendukung Ali dan bahkan mengatakan konferensi itu perlu dipercepat.

Di Jakarta Ali bergerak cepat. Ia mengirim undangan kepada para perdana menteri tadi untuk berkunjung ke Jakarta menyiapkan konferensi itu. Panca Lima bertemu di Bogor pada 28-29 September 1954.

Sidang Panca Lima menyepakati pemerintah Indonesia sebagai pengundang KAA dan panitia penyelenggara. Mereka membentuk pula sekretariat bersama beranggotakan duta besar keempat negara di Indonesia dengan ketua Roeslan Abdulgani.

Para peserta menyerahkan waktu pertemuan kepada pemerintah Indonesia. Setelah lobi kanan-kiri, Ali mendapat kepastian ada 25 kepala negara yang bersedia hadir. "Lalu saya memutuskan Bandung sebagai tempat konferensi," katanya.

Nama resmi pertemuan itu adalah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika. Para peserta, dalam percakapan di rapat-rapat cukup menyebutnya "Konferensi Bandung".

Konferensi itu digelar di Gedung Merdeka. Jumlah resmi peserta pertemuan itu 29 negara. Kelak, pada 1961, konferensi ini mengilhami Gerakan Non-Blok karena ketegangan Blok Barat dan Timur tak juga mereda. (TEMPO.CO)

PYONGYAN (REUTERS/MaI.com) Kejutan terjadi di Korea Utara. Kali ini bukan ancaman peluncuran roket nuklir yang sering diumbar Pyongyang, melainkan nasib tragis yang dialami seorang petinggi di negara otoriter itu.

Jang Song Thaek, tangan kanan sekaligus paman dari pemimpin Korut, Kim Jong-un, telah dieksekusi mati. Eksekusi atas Jang diumumkan kantor berita resmi Korut, KCNA, pada Jumat 13 Desember 2013. Dalam pengadilan militer, Jang terbukti dan mengaku bersalah telah melakukan pengkhianatan dan percobaan penggulingan rezim.

Bagi masyarakat internasional, eksekusi mati Jang ini merupakan kehebohan besar dari Korut sejak meninggalnya Kim Jong-il, mantan pemimpin Korut sekaligus ayah Kim Jong-un, pada 17 Desember 2011.

Perkembangan drastis di Korea Utara dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, waspada. Gejolak di Korut bisa mempengaruhi keamanan di Semenanjung Korea, karena negara komunis itu punya teknologi senjata nuklir. 

Muncul pula sejumlah spekulasi dari kalangan pengamat, apakah eksekusi mati atas orang dekat pemimpin Korut itu bagian awal dari krisis yang bisa mengancam rezim yang tengah berkuasa, atau justru menjadi pertanda bahwa Kim Jong-un merupakan pemimpin muda yang tidak bisa lagi dipandang remeh dan kapan pun bisa menyingkirkan siapa saja, bahkan pamannya sendiri.

Jang selama ini dikenal sebagai pejabat yang punya pengaruh besar bagi transisi kepemimpinan di Korut, bahkan secara "de facto" dipandang sebagai pemimpin nomor dua. Pejabat 67 tahun itu juga menjadi mentor bagi Kim Jong-un dalam pemerintahan setelah ditingggal mati ayahnya. Namun, jasa-jasa Jang itu tidak lagi diingat karena dianggap telah membuat dosa besar.

"Tertuduh Jang telah sejak lama membentuk kekuatan dan faksi sendiri sebagai pemimpin di era modern ini, serta dia melakukan kejahatan keji, yaitu percobaan menggulingkan pemerintah. Pengadilan khusus militer memvonis hukuman mati. Keputusan itu dieksekusi secepatnya," tulis KCNA yang menyebut pria tua itu "lebih buruk dari anjing".

Menurut kantor berita Reuters, Jang adalah suami adik Kim Jong-il. Dia adalah wakil ketua Komite Pertahanan Nasional dan anggota Politbiro Partai Pekerja. Dia disebut-sebut aktor yang membentuk kepribadian Kim junior menjadi pemimpin. Di beberapa foto terlihat Jang sering menemani keponakannya tersebut.

Pada awal pekan ini, 10 Desember 2013, Kim Jong-un melucuti seluruh gelar dan posisi Jang di pemerintahan. Dia bahkan diseret tentara di tengah rapat partai.

Selain tuduhan pembelotan, dia juga dituduh salah mengatur sistem keuangan negara, tukang main perempuan, dan pecandu alkohol. Ajudan Jang telah kabur ke Korea Selatan. Namun, muncul kabar lain bahwa dua ajudan Jang telah dieksekusi mati.

Kim Jong-un dalam pernyataannya seperti dikutip KCNA mengatakan bahwa pamannya memiliki mimpi yang berbeda dengan mimpi Korut. Menurut dia, sejak lama Jang telah memiliki ambisi politik yang kotor, dia juga tidak menghargai Kim Jong-il dan Kim Il-sung ketika mereka hidup.

"Jang dengan putus asa mencoba membentuk faksi dalam partai dengan menciptakan ilusi tentang dirinya dan berhasil mengambil hati para pendukungnya serta orang-orang yang berkeyakinan lemah," kata Kim.

Kematian Jang langsung mendapatkan perhatian negara-negara tetangga. Pemerintah Korea Selatan langsung mengadakan rapat kabinet untuk membicarakan masalah ini. Di seberang lautan, pemerintah Jepang pun memperhatikan gejolak di lingkar kekuasaan Korut itu dengan seksama.

IRAK (TRIBUNNEWS.COM/MaI.com) Penghancuran situs-situs bersejarah di Irak oleh milisi Negara Islam di Irak dan Suriah alias ISIS meluas. Setelah museum di Mosul dan kota Nimrud, kota Hatra yang masuk Situs Warisan Dunia PBB dibuldoser NIIS, Sabtu (7/3).

PBB menyebut, itu serangan pada sejarah kota-kota Arab Islam. Pembasmian budaya terus berjalan di Irak.

Penghancuran sisa-sisa peninggalan bersejarah di kota kuno Hatra itu diungkapkan para pejabat Kementerian Pariwisata dan Peninggalan Purbakala Irak, Sabtu lalu. Mereka menerima kabar dari kota Mosul, yang saat ini dikuasai milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), Sabtu itu situs di Hatra dihancurkan.

Belum diketahui, seberapa parah kerusakan akibat penghancuran kota Hatra. Menurut pejabat kementerian, pihaknya belum menerima gambar apa pun terkait level kerusakan di Hatra.

Seorang warga setempat menuturkan kepada kantor berita Reuters, ia mendengar ledakan kuat di Hatra, Sabtu dini hari. Ia menambahkan, beberapa warga terdekat dengan lokasi penghancuran menyampaikan kabar bahwa milisi NIIS menghancurkan sebagian bangunan di kota itu dan meratakan sebagian bangunan tersebut.

Saeed Mamuzini, pejabat Kurdi Mosul, mengatakan, milisi NIIS menggunakan bahan-bahan peledak untuk menghancurkan bangunan-bangunan di Hatra, selain juga meratakannya dengan tanah. Sebelum Hatra dihancurkan, artefak-artefak di kota itu dijarah sejak Kamis lalu.

"Penghancuran Hatra menandai titik balik dalam strategi mengerikan dari pembasmian budaya yang sedang berlangsung di Irak," kata Irina Bokova, Kepala Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). (Red)

KAIRO (REUTERS/MaI) Kalangan internasional mendesak pemerintahan sementara Mesir untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk mantan Presiden Muhammad Mursi. Menteri Luar Negeri Qatar, Khaled al-Attiya berusaha menengahi krisis agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mesir, bersama wakil dari Amerika Serikat,  Uni Eropa dan Uni Emirat Arab.

“Saya berharap saudara-saudara di Mesir membebaskan para tahanan politik secepatnya karena itu merupakan kunci untuk menyelesaikan krisis ini,” kata Al Attiya ketika diwawancarai televisi Al Jazeera.

Qatar adalah pendukung dana utama pemerintahan Mursi, yang didominasi Ikhwanul Muslimin, sebelum diambil alih militer 3 Juli lalu.

“Tanpa dialog yang serius dengan seluruh pihak, dan yang paling penting dengan para tahanan politik karena mereka adalah elemen utama krisis ini, saya yakin banyak hal akan menjadi sulit,” kata Attiya.

Dua senator senior Amerika Serikat, Lindsey Graham dan John McCain meramalkan akan terjadi pertumpahan darah dalam beberapa pekan kecuali pemerintah membebaskan para tahanan politik, dan memulai dialog nasional termasuk Ikhwanul Muslimin.

McCain malah secara terang-terangan menyebut penggulingan Mursi sebagai kudeta. Pernyataan McCain langsung disanggah Presiden sementara Mesir, Adli Mansur, yang menyebut hal itu sebagai campur tangan urusan dalam negeri. Gedung Putih menyatakan para senator tidak mewakili pandangan pemerintah Amerika Serikat.

Hampir 300 orang tewas akibat kekerasan politik pasca penggulingkan Mursi, termasuk 80 orang yang ditembak mati pasukan keamanan pada 27 Juli lalu. Para pendukung Mursi masih melakukan aksi duduk di dua tempat di Kairo. Pemerintah Mesir menyatakan kesabaran mereka ada batasnya.

Desakan untuk membebaskan Mursi juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, Ban Ki Moon. (Red)