April 21, 2021

Kasus Pembakaran Bendera Tauhid Harus Ditindak Secara Hukum

Bandung, (MaI.Com) - Tokoh agama dan tokoh organisasi Islam di Jawa Barat meminta agar kasus pembakaran bendera berlafads Tauhid diselesaikan secara hukum, tidak secara politis.

Hal tersebut diungkapkan 15 tokoh dalam Focus Grup Disussion yang diselenggarakan An Najmus Tsaqib Bandung, Selasa (30/10/2018). Hadir dalam diskusi tersebut yakni Mashun Sofyan dari Visi Generasi, Ardhiana (Gema Pembebasan Jabar), KH Musrofa (MUI), Hari Nugraha (KPUB/FUI), Ust Abu Ghifari (Tazkia Forum), H Asep Kurnia (Persis) dan Agung Setiawan (Pemuda Istiqomah).

Abu Ghifari dari Tazkia Forum mengatakan kasus pembakaran bendera tauhid sagat sulit untuk dikatakan tidak bersinggungan dengan ranah politik, karena sedari awal, pihak-pihak berkepentingan dudah berupaya menunggangi kasus ini untuk kepentingan politik.

“Para politisi dengan berbagai pernyataannya yang justru memperkeruh kasus ini. Hal yang lebih berbahaya adalah kepentingan politik pada politisi terhadap kasus ini, dimana pernyataan para politisi justru berdampak negative terhadap kerukunan umat,” paparnya

Hal berbeda diungkapkan dari Persis, Asep Kurnia, menurutnya, kisruh dalam umat Islam dimulai dari kasus Ahok, sejak saat itu, umat Islam dan isu-isu terkait Islam menjadi komoditas politik.

“Dalam kasus pembakaran bendera tauhid, saya melihat ada keterangan yang tidak masuk akal yang disampaikan oleh pihak kepolisian, mulai dari profil pembawa bendera, motif pembakaran, hingga perkembangan kasusnya,” tegasnya.

Ia menyebutkan tindakan pembakaran itu sendiri sudah termasuk perbuatan jahat, ada niat maupun tidak. “Permasalahan dari kasus ini bagi saya adalah dampaknya, dimana kasus ini telah mengancam ukhuwah Islamiyah; Umat Islam harus punya kesamaan sikap dalam hal ini, yaitu mendorong penegakan hukum ini secara adil,” terangnya.

Sementara dari MUI, KH. Musrofa menyeutkan bila penegakan hukum yang adil adalah dalam rangka memberi efek jera dan sebagai contoh bagi seluruh pihak agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

“Sebelum kasus pembakaran bendera, kami juga mengalami kasus yang berkaitan dengan lafadz tauhid sebagai simbo, yaitu kasus penggerudukan markas visi generasi karena kami dianggap sebagai bagian dari HTI yang sedang mengkampanyekan program Sebar satu juta topi tauhid, “ tutur, Mashun Sofyan dari Visi Generasi.

Ia meneybtukan pihaknya mengutuk keras kasus pembakaran bendera tauhid, “Kita harus sering membuka ruang-ruang tabayyun dan komunikasi diantara ormas-ormas Islam. Ke depan kita akan menjalankan program 1 juta bendera tauhid yang dirilis pada aksi tanggal 2 November di Jakarta,” tuturnya.

Dari para pembicara mengharapkan bila adanya penegakan keadilan secara hukum, tidak menjadi konsumsi politik. (tie)

Hijaber Jabar Dukung Jokowi

Bandung (MaI.Com) - Perempuan sebetulnya lebih pintar dalam membedakan hoax, pasalnya dengan logika dan perasaan perempuan akan pintar mana yang menyatakan kebohongan dan kebencian. Apalagi distuasi politik saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komunitas Hijabers Jawa Barat, Mega Juita, usai deklarasi dukungan Jokowi – Ma’aruf Amin, di BTM Jalan Ibrahim Adji, Minggu (21/10/2018).

“Melihat kondisi politik sekarang dengan menyebarkan hoax, itu membuat kami khawatir. Tapi kami yakin jika perempuan saat ini lebih pintar, memilih mana hoax dan tidak karena perempuan  menggunakan logika dan peresaan,” ujar Mega.

Ia menyebutkan jika saat ini perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat harus mulai memiliki sikap politik, terutama dalam kondisi politik yang dianggapnya banyak menyebar kebencian.

“Kita harus pintar dalam memilih pemimpin, dengan melihat hasil kerja nyata dan kita tahu tokohnya siapa,” papar perempuan bercadar ini.

Dalam deklarasi tersebut disampaikan beberapa hal yakni menolak berbagai bentuk kampanye politik yang membangun sentimen dan kebencian diantara kelompok masyarakat, maupun yang diarahkan kepada pribadi-pribadi;

Kedua, menghimbau kepada seluruh kaum perempuan di Jawa Barat untuk lebih jeli dalam melihat berbagai informasi yang beredar, khususnya yang beredar di media sosial, agar tidak terjebak dalam aksi penyebaran hoax;

Ketiga, mengecam aksi kelompok tertentu yang membangun irasionalitas politik kaum perempuan, dengan mengkerdilkan standar pilihan kaum perempuan terhadap calon pemimpin hanya sebatas performa fisik;

Keempat, mengapresiasi pembangunan dan pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan oleh Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, seperti meningkatnya jumlah menteri perempuan di era Jokowi, meningkatkan alokasi anggaran terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta konsistensi diplomasi gender pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional.

Kelima, mendukung secara aktif Capres-Cawapres No. 01 Jokowi-KH. Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. “Karena terbukti memiliki perspektif pembangunan dan pemberdayaan perempuan yang jelas, serta secara konsisten menjadi simbol keberagaman dan persatuan bangsa, ulama dan umaro, nasionalis-relijius,” katanya. (*/tie/pasjabar.com)

LKKPH Neraca Gelar FGD Pancasila Sebagai Representasi Keberagaman Ideologi Bersama Berbagai Organisasi Gerakan

Bandung, – LKKPH Neraca kembali menggelar program rutin lembaga yaitu Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “PANCASILA SEBAGAI REPRESENTASI DAN UNIFIKASI KEBERAGAMAN IDEOLOGI DI INDONESIA”.

Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Kamis pagi tanggal 28 September 2017 di Beethoven meeting room Hotel California Kota Bandung tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi gerakan Islam, Nasionalis, dan Sosialis-Kiri, diantaranya adalah BKLDK, FPMI, GEMA Pembebasan, GmnI, PMII, Pembebasan, dan JPB.

Tema tentang Pancasila sebagai representasi keberagaman ideologi diangkat sebagai sebuah bentuk kritik terhadap pertanyaan/pernyataan yang selama ini sering dilontarkan untuk menggugat Pancasila sebagai dasar negara sekaligus asas pemersatu bangsa, sekaligus menggali perspektif ideologis masing-masing peserta dalam memandang Pancasila.

Secara umum, para peserta memandang bahwa Pancasila sudah mengakomodir nilai-nilai perjuangan dari masing-masing ideologi yang ada di Indonesia karena nilai-nilai Pancasila memang bersifat universal. Universalitas Pancasila ini yang kemudian dikritik oleh perwakilan peserta, seperti yang disampaikan oleh Mashun Sofyan dari BKLDK Jabar yang menyatakan bahwa “sifat universal dari nilai-nilai dalam Pancasila yang kemudian membuat Pancasila menjadi multi tafsir dan cenderung hanya menjadi alat bagi kekuasaan untuk mempertahankan status quo”.

Kecenderungan Pancasila yang multi tafsir tersebut dibantah oleh Iji Jaelani yang mewakili PMII dengan menyatakan bahwa “tafsir tentang Pancasila secara formil ada di dalam konstitusi dan diselanggarakan berdasarkan undang-undang yang ada di bawah konstitusi, sehingga tidak mungkin Pancasila menjadi multi-tafsir, yang ada hanyalah penyelewengan dalam mengamalkan Pancasila”.

Dalam pandangan LKKPH Neraca, gugatan terhadap Pancasila yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi negatif di dalam negeri dalam berbagai bidang, merupakan gugatan yang salah alamat, karena sejatinya baik secara historis maupun dalam perspektif nilai, Pancasila sudah mengandung nilai-nilai universal yang juga diperjuangkan oleh ideologi-ideologi lain yang hidup di Indonesia, seperti fundamentalisme Islam dan Komunis-Marxisme. Permasalahan utamanya adalah relevan atau tidaknya Pancasila, tetapi komitmen dan konsistensi penyelenggara negara dan bangsa ini dalam menjalankan atau mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di akhir diskusi, moderator diskusi mendorong komitmen seluruh peserta diskusi agar membangun gerakan bersama dalam rangka mengawal dan mendorong implementasi Pancasila sebenar-benarnya, sehingga cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dala Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.

ANNAS Akan Bekerja Sama Dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Paham Syiah

Bandung (MaI.Com) - Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) terus berupaya memberantas pemahaman siyah diberbagai daerah di Indonesia.

Presiden Jokowi Teken Perpres Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Jakarta, Maklumat-Independen.Com - Dengan pertimbangan dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara, yang terencana, sistematis, dan terpadu.

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.