BANDUNG (SINDONEWS.com/MaI.com)- Unit Ekonomi‎ Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap Muhamad Jul (43), anggota Badan Intelijen Negara (BIN) gadungan. Dia terbukti melakukan pemalsuan identitas sekaligus penipuan.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Mashudi dalam mengatakan, dalam menjalankan aksinya Jul mengaku sebagai anggota BIN dan selalu membawa identitas, tanda pengenal, dan senjata airsoft gun sebagai pelengkap.

"Tersangka ini mengiming-imingi korban yang mau menjadi anggota BIN dengan syarat membayar Rp22,5 juta," jelasnya, Selasa (21/10/2014).

Dalam aksinya, anggota BIN gadungan itu telah berhasil menipu dua orang korban. Satu korban telah membayar penuh, sementara satu korban lainnya baru membayar Rp15 juta sebagai uang muka.

Seusai bertransaksi, kedua korban pun mendapat surat tugas dari Jul. Sementara, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya akan diberikan dalam waktu dekat.

"Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata surat tugas itu palsu. Dan akhirnya tak berapa lama tersangka bisa kita tangkap," katanya.

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti dua tanda pengenal BIN palsu, surat perintah palsu, dan satu pucuk senjata airsoft gun jenis FN.

Di tempat yang sama, Jul mengaku mendapat tanda pengenal dan atribut BIN dari seorang temannya berinisial R. Menurutnya, dalam kasus ini dia hanya diberi tugas untuk merekrut korban.

"Saya awalnya dijanjikan oleh R bayar Rp22,5 juta biar jadi anggota BIN. Dan saya juga lakukan hal yang sama kepada dua korban selama empat bulan terakhir ini," tuturnya.

Jul mengatakan, untuk mendukung aksinya dia selalu melengkapi diri dengan senjata airsoft gun yang juga pemberian R. "Bawa pistol ya biar orang-orang percaya saja. Terus saya mau jadi anggota BIN cuma buat gagah-gagahan saja."

Kini, Jul ditahan di Rutan Satreskrim Polrestabes Bandung. Dia dijerat  Pasal 378 KUHPidana mengenai penipuan. "Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara," tegas Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP M. Ngajib. (Red)

Kuala Tanjung (MaI)-Ratusan warga Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, melakukan aksi demo ke PT Multimas Nabati Asahan (MNA),Kamis (26/6). Mereka melampiaskan kemarahanmenyusulpernyataan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Batubara, yang menuding masyarakat melakukan pemerasan terhadap PT MNA, salah satu perusahaan Wilmar group yang beroperasi di Kuala Tanjung..

Dalam keterangannya, koordinator aksi Ismail Bangun  mengatakan, kejadian ini bermula dari adanya kesepakatan antara PT MNA dengan warga Kuala Tanjung, dihadapan Kapolres Batubara, Asisten Pemkab Batubara dan Manajemen perusahaan serta unsur pemerintah daerah lainnya, pasca aksi demowarga Kuala Tanjung sebulan yang lalu, Selasa (20/5).

“Diatas materai PT MNA menjanjikan bahwa dalam waktu satu bulan ini akan memberikan jawaban atas tuntutan warga yang meminta kompensasi sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulannya, sebagai kompensasi kerugian yang dialami wargaatas dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaankelapa sawit PT MNA,” terang Ismail Bangun.

Saat tiba batas waktu yang dijanjikan (20/6), warga terkejut dan marah setelah yang muncul justru selembar surat dari APINDO yang ditandatangani oleh Ketua DP APINDO Kabupaten Batubara a.n Abdul Azis dan Sekretaris DP APINDO Kabupaten Batubara a.n Muhammad Isya yang menyatakan mendapat kuasa dari PT MNA.

“Bagaimana kami tidak marah, karena tiba-tiba APINDO melayangkan surat menuding kami melakukan pemerasan terhadap PT MNA karena katanya polusi pencemaran yang disangkakan kami tidak terbukti secara keilmuan,”ujar Ismail Bangun, serayamelanjutkan, “Kami tidak memeras. Yang kami minta adalah pertanggungjawaban PT MNA untuk memberikan kompensasi atas kerugian masyarakat sebagai akibat dampak pengelolaan limbah PT MNA yang tidak ramah lingkungan.”

Sejumlah warga pendemo memberikan kesaksian, sambil membawa wadah sampel air, menunjukkan bahwa air dan tanah di lahan masyarakat sudah terkontaminasi resapan limbah pabrik kelapa sawit. Menurut mereka,  air sumur yang dulunya bisa diminum kini sudah tidak layak. Akibatnya, warga terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air minum isi ulang Rp 3.000 per galon bagi kebutuhan keluarga mereka.

“Bisa dibayangkan mas, setiap bulan kami harus mengeluarkan biaya berapa. Belum lagi untuk keperluan kami masak, mandi dan mencuci,” ujar seorang ibu kepada media. Tidak hanya itu, warga mengatakan pula bahwa aktivitas PT MNA setiap hari mengeluarkan asap hitam yang beraroma tidak sedap. Memang betul, saat unjuk rasa berlangsung tiba-tiba tercium aroma menyengat yang sangat tidak sedap, membuat wartawan Maklumat-independen harus menutup hidung.

Sejak pukul 07.00 WIB, warga dusun III Alay dan dusun IV Tanjung Permai yang didominasi kaum ibu sudah berkumpul di depan pintu gerbang pabrik kelapa sawit PT MNA dan menutup akses keluar-masuk. Akibatnya, sekitar 300-an karyawan PT MNA (shift ke-2) gagal masuk kerja pintu masukkarena dihadang massa. Begitu juga ratusan truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit (CPO)terpaksa antri di sepanjang jalan dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.

Untuk mencari solusi atas tuntutan warga Kuala Tanjung, Kapolres Batubara AKBP JP Sinaga berusaha menghadirkan Sekretaris APINDO Muhammad Isya untuk berdialog dengan warga. Namun justru situasi memanas sehingga pihak kepolisian terpaksa harus mengamankanMuhammad Isya dari sasaran amuk kemarahan pendemo. Yang terjadi kemudian,tindakan represif aparat kepolisian memicu bentrokan antara warga dengan barikade pengamanan kepolisian. Tercatat sejumlah warga terluka akibat perlakuan kekerasan dari oknum kepolisian, salah satunya Ismail Bangun yang harus mendapat jahitan di bagian kepalanya, dan juga sejumlah warga yang dituding provokator turut diamankan kepolisian.

Akhirnya, setelah berlarut-larut pihak PT MNA memberikan kesempatan bagi perwakilan warga untuk berdialog bersama perwakilan perusahaan dan APINDO. Namun tampaknya pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. “Kami menuntut APINDO dan Multimas meminta maaf kepada masyarakat karena tuduhan pemerasan itu, dan kami tetap konsisten menuntut kompensasi tersebut.Tapi pihak perusahaan justru bersikeras mengancam kami akan menempuh jalur hukum,” ujar ibu Fatimah Siregar yang ikut mewakili warga dalam dialog tersebut.

Melihat waktu beranjak sore, dan tidak ada kesepakatan akhirnya warga pendemo memutuskan menarik diri dan akan mengatakan akan melakukan konsolidasi gerakan aksi yang lebih besar. Terpantau hingga pukul 18.00 WIB, sebanyak 50 truk masih mengantri untuk bisa masuk ke PT MNA. Dari pihak perusahaan sendiri tidak diperoleh keterangan, mengenai kerugian yang harus ditanggung saat terjadi pemblokiran oleh masyarakat. (ANDO/MaI.com)

SOREANG (MaI.com) Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bandung, Dadang Naser, mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi.

Oleh karenanya, ia meminta para anggota dewan di pusat lebih jeli mengakomodir para praktisi dan akademisi.”Jangan memaksakan kehendak jika seorang kepala daerah bisa dipilih langsung oleh rakyat atau dewan,” kata Dadang.

Diakuinya, pembahasan RUU pilkada ini dimaksudkan untuk efisiensi anggaran. Tapi, pemilihan langsung maupun oleh dewan ada plus minusnya.”Pilkada melalui anggota dewan tidak bisa diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia,” sambungnya.

Jokowi-Kalla Sulit Menangi Pilkada

Sementara itu, koalisi merah putih mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Mekanisme dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada ini mengakibatkan partai pendukung Jokowi-Kalla sulit memenangi pemilihan kepala daerah karena hampir mayoritas anggota DPRD dikuasai partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Partai pendukung Jokowi-Kalla hanya akan menang di dua provinsi, yaitu Bali dan Kalimantan Barat.

Sementara, perolehan kursi di Maluku Utara belum diketahui karena Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang. (Red/MaI.com)

SOREANG (MaI.com) .- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Presiden 2014 sebanyak 2.446.336 pemilih. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 22.422 pemilih dibandingkan dengan jumlah DPT Pileg lalu.

Ketua Pokja Logistik dan Pemutakhiran data KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengungkapkan, DPT Pilpres tersebut berkurang 27.170 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran. "Soalnya, ada para pemilih sebelumnya yang sudah pindah domisili, meninggal, dan lain-lain," tuturnya.

Agus menuturkan, penambahan jumlah DPT Pilpres dibandingkan dengan DPT Pileg lalu terjadi lantaran banyaknya pemilih pemula. Selain itu, penambahan DPT Pilpres juga berasal dari Daftar Pemilih Khusus pada DPT Pileg lalu.

Meski DPT Pilpres sudah final, warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak tercantum dalam DPT masih bisa memberikan hak pilihnya. Mereka akan dicantumkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus Pilpres. "Syaratnya menggunakan KTP," katanya.

Saat ini, lanjut Agus, KPU Kabupaten Bandung sudah siap menyelenggarakan Pilpres Juli nanti. Logistik Pilpres rencananya akan datang pada 19-20 Juni ini dan akan disimpan di gudang KPU di Katapang dan Margahayu.

Logistik Pilpres berupa kotak suara, menurut Agus, masih bisa menggunakan sisa Pileg lalu sebanyak 6.000 unit. Sisa kekurangannya, akan ditambah dari KPU Jabar.

Sementara itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Pilpres nanti yaitu 5.245 unit. Jumlah TPS Pilpres menurun 1.090 unit dibandingkan dengan Pileg lalu. "Itu berdasarkan peraturan di mana TPS maksimal untuk 800 pemilih pada Pilpres," tuturnya.

Sementara terkait target tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Agus belum bisa memastikannya. Namun dia optimistis partisipasi Pilpres lebih tinggi dibandingkan Pileg yang mencapai 73 persen.