April 20, 2021

TNI DAN POLRI TETAP NETRAL DI PILPRES 2014

Jakarta (ANTARA News/MaI.com) - Perwakilan pemerintah dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) menegaskan tetap mempertahankan ketentuan hak pilih TNI guna menjaga netralitas.

Hal ini diungkapkan Plt Ditjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi saat membacakan jawaban pemerintah dalam pengujian Pasal 260 UU Pilpres yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, Senin (28/4/2014).

"Pemerintah harus tetap memberlakukan aturan ini karena struktur kelembagaan TNI/Polri berada di tingkatan pusat dan daerah. Melihat hal tersebut, adalah hal tepat untuk tetap mempertahankan aturan tersebut dalam Pemilu 2014," kata Mualimin, di depan majelis hakim yang diketuai Arief Hidayat.

Dia juga mengatakan pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat untuk melahirkan pemerintahan yang demokratis, sehingga dalam UU Pileg dan UU Pilpres harus tetap menjaga netralitas TNI-Polri.

Meskipun Anggota TNI dan Polri memiliki hak seperti warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, namun berdasarkan realitas sosial dan karakteristik kehidupan berbangsa dan bernegara, pembatasan realita politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis harus tetap dilakukan.

Pengujian UU Pilpres yang mempermasalahkan hak pilih TNI ini dimohonkan oleh Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono yang berprofesi sebagai advokat.

Mereka menilai pasal yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam Pilpres itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan hanya menyebut Pilpres 2009, bukan Pilpres 2014.

Pasal 260 UU Pilpres berbunyi: "Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih".

Sementara dalam Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif telah dinyatakan anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Menurut dia, dengan adanya pengaturan berbeda terkait hak pilih anggota TNI-Polri itu melahirkan situasi ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 260 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih". (Red)

KESIAPAN KPU JABAR JELANG PEMILU 2014

KPU

BANDUNG (MaI) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tinggal tiga hari lagi. Tepat 9 April, seluruh masyarakat Indonesia akan memilih wakil mereka, yang kelak akan duduk di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Terkait hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengklaim persiapan logistik untuk pileg sudah hampir 95 persen.

"Persiapan pileg hingga saat ini sudah hampir 95 persen. Memang masih ada beberapa kekurangan, seperti surat suara dan formulir rusak. Namun, Senin pekan depan sudah bisa diganti," ungkap Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat. Sabtu (5/4).

Ia menjamin, pada H-1 semua logistik sudah berada di tempat pemungutan suara (TPS) dan tidak kekurangan apa pun. Saat ini, KPU kabupaten/ kota tengah mendistribusikan logistik ke setiap kecamatan.

Ia menyebutkan, jumlah pemilih pada Pileg 2014 mencapai 32,5 juta jiwa. Jumlah surat suara mencapai 150 juta lembar dengan jumlah TPS sekitar 90.000 TPS, yang tersebar di seluruh Jawa Barat.

Ketua Pokja Logistik KPU Jabar, Agus Rustandi menambahkan, H-5 semua logistik harus sudah sampai ke tingkat kecamatan atau PPK. Sedangkan H-3, logistik sudah sampai di tingkat desa/kelurahan, dan H-1 logistik harus berada di TPS.

Dikatakan, selama ini tidak ada gangguan berarti dalam pendistribusian logistik. Sebab, pihaknya sudah mengantisipasi sejumlah kemungkinan, termasuk masalah bencana.

Dikatakan, pendistribusian logistik dijamin aman. Sebab, semuanya dilakukan sesuai prosedur. Misalnya dijaga ketat oleh petugas keamanan serta pegawai yang bertugas, termasuk oleh panwas, mulai dari tingkat Jabar, kota/kabupaten hingga tingkat kecamatan dan pengawas di lapangan.

Ia menambahkan, pihaknya pun memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang wilayahnya cukup luas. Seperti wilayah Garut Selatan, Cianjur, dan Kab. Bandung.

Dikawal ketat

Sementara itu, kepolisian di Jawa Barat mengerahkan kekuatan maksimal dalam mengamankan distribusi logistik Pemilu 2014. Sebagaimana tugasnya, polisi akan menjaga setiap proses distribusi, mulai dari tingkat KPU tingkat kota/kabupaten, hingga memastikan logistik sampai ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Martinus Sitompul menuturkan, pengamanan distribusi logistik pemilu menjadi salah satu kegiatan yang menjadi prioritas. Untuk keseluruhan, kata Martinus, jajaran Polda Jabar menurunkan sebanyak 1.160 personel untuk membantu proses tersebut.

Ditambahkan Martinus, selain mengawal distribusi logistik di tingkat kabupaten/kota, pihaknya juga sudah melakukan pengawasan dari 13 percetakan yang berada di wilayah hukum Polda Jabar ke gudang KPU di Cibitung, Bekasi.

Selain itu, juga dilakukan pengawalan pengiriman logistik hingga ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Untuk proses ini, kami turunkan sebanyak 208 personel kepolisian. Semuanya berjalan lancar," katanya.

"Jadi total personel (Polda Jabar) yang dilibatkan dalam pengawalan logistik Pemilu 2014 sebanyak 1.368 orang. Selama ini semuanya berlangsung lancar, tidak ada gangguan," ungkap Martinus.

Khusus di Kota Bandung, pendistribusian logistik pemilu tahap kedua sudah dimulai sejak 1 April lalu. Yang didistribusikan adalah surat suara formulir C dan kotak suara. Sementara pada pendistrusian logistik tahap pertama berupa kapur, spidol, ballpoint, dan lainnya.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Mashudi menjelaskan, semua pergerakan logistik dari gudang penyimpanan sampai ke kecamatan dan kelurahan selalu dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Proses itu juga dibantu petugas Linmas dan unsur lainnya seperti KPU dan panwaslu.

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Mashudi menegaskan, pihaknya selalu memberikan arahan kepada para kapolsekta dan jajarannya untuk menyiapkan anggota yang ditugaskan mengawal pergerakan distribusi logistik.

Mashudi menuturkan, dalam pelaksanaan hari "H" pencoblosan, pihaknya menggunakan pola pengamanan 2-10-5. Artinya, setiap dua personel polisi dibantu 10 personel Linmas mengawal lima TPS.

Di tempat terpisah, Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Diki Budiman menyebutkan, ada sekitar 800-an personel yang dikerahkan untuk pengawalan distribusi logistik Pemilu 2014.

Faktor cuaca

Faktor cuaca kemungkinan akan menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu dari PPK ke PPS, terutama yang lokasi desanya di sekitar daerah pegunungan. Sebab di sejumlah titik di wilayah Kab. Bandung termasuk daerah rawan longsor, hingga jika tidak longsor bisa menghambat pengiriman.

Seperti di Kec. Kertasari, karena banyak wilayah pegunungan yang lokasinya jauh dari kantor kecamatan, petugas PPK harus bisa menghindari segala kemungkinan terhambatnya pendistribusian logistik pemilu. Salah satu kendala yang kemungkinan terjadi di antaranya faktor cuaca.

Ketua PPK Kertasari, baru-baru ini mengakui untuk pengiriman logistik pemilu, kendala yang kemungkinan terjadi adalah cuaca. Apalagi beberapa wilayah di Kertasari berada di lereng gunung.(Red)

FLP SELENGGARAKAN TALK SHOW HARI IBU

DISKUSI HARI IBU FLP

JATINAGOR (MaI.com) Dalam rangka menyambut hari ibu, FLP Jatinangor mengadakan Talk Show bertemakan “Al-ummu madrasatul ula”(22/12). Talk Show ini menghadirkan dua pembicara yaitu Dr. Gina Rahmalina Ginandjar.,S.S.,S.P.,M.P dan Hj. Salmiah Rambe S.Pd.I. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada semua anak betapa pentingnya peran seorang ibu dalam mendidik anaknya.

“Terkadang seorang anak kini lupa untuk sekedar menanyakan bagaimana kabar ibunya, lain halnya dengan menanyakan kabar teman dekatnya” ujar Rian, Ketua DEMA IKOPIN.

Menurut penuturannya juga, seorang anak seringkali melupakan jasa besar dari sang ibu setelah ia menginjak dewasa. Bersenang-senang bersama teman-temannya, dan ketika susah kembali pada ibunya. Acara Talk Show ini menjadi salah satu wadah untuk mengingatkan kembali kepad semua anak tentang bagaimana perjuangan dan kasih sayang ibunya.

“Sayang kepada ibu bukan karena ini hari ibu, tapi harus selalu menyayanginya setiap waktu” ujar Salmiah Rambe.

Latar belakang dari peringatan hari ibu menurut Salmiah Rambe bisa dilihat dari insiden yang terjadi pada 22 Desember 1928 dimana ibu-ibu dari seluruh penjuru memperjuangkan haknya. Namun kini peringatan hari ibu diwarnai dengan aksi kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Selain itu juga menurut penuturannya, peringatan hari ibu ini juga muncul karena adanya mother’s yang berkembang di negara lain.

Tema yang diangkat dalam peringatan hari ibu ini adalah al-ummu madrosatul ula, makna dari tema tersebut adalah bagaimana seorang ibu menjadi sekolah atau pendidik pertama yang dikenal oleh seorang anak. Bagaimana karakter anak dibentuk adalah tergantung bagaimana seorang anak tersebut merekam apa yang selalu ibunya kataka dan perbuat.  Seorang anak dengan mudah merekam hal-hal negatif yang terlontar dari ibunya.

Seorang ibupun menjadi pencetak pemimpin-pemimpin generasi mendatang. Karakter pemimpin masa depan tergantung bagaimana ibu mendidik dan juga lingkungan sekitar yang selalu ada dalam kehidupan seorang anak. (Desti/MaI)

KONSOLIDASI ALIANSI BEM DI UNIVERSITAS TELKOM

be univ telkom

BANDUNG (MaI) Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Jawa Barat, Banten dan DKI berkumpul selama dua hari (28-29/12/2013) di Student Hall Fakultas Teknik, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi, Bojongsoang, Kab.Bandung.

Mereka berkumpul untuk berdiskusi dan melaksanakan konsolidasi. Menurut Aril Wahyu Pratama dari BEM Universitas Telkom Bandung bahwa kegiatan tersebut bertajuk Diskusi Publik dan Konsolidasi Aliansi BEM bersama Komando, dengan tema: “Refleksi  Gerakan Mahasiswa Menyikapi Problematika Daerah dan Nasional”.

Perwakilan peserta yang hadir berasal dari: Univ. Telkom, Univ. Padjadjaran, Univ. Suryakancana Cianjur, STT Tekstil, Universitas Bale Bandung Kab. Bandung, Universitas Pamulang, Univ. Ekuitas Bandung, Unma Banten, STAISMAN Pandeglang, Stikom Insan Unggul, STKIP PGRI Sukabumi, Univ. Islam Nusantara Bandung, STISIP Banten Raya, Univ. Muhammadiyah Sukabumi dan Univ. Komputer Bandung.

Menurut realese yang diberikan panitia bahwa kegiatan tersebut diisi pula dengan diskusi panel berjudul: “Konstelasi Politik Nasional dan Menakar Urgensi Pemilu 2014”. Hadir pada kesempatan tersebut dua orang pembicara, yaitu: Dimas Okky Nugroho yang merupakan Pengamat Politik Unair dan Mahendra Uttunggadewa selaku Aktivis 1998. (Red)

 

 

 

 

KA BANJAR PANGANDARAN AKAN DIAKTIFKAN

KERETA API

BANDUNG (MaI.com) Jalur Kereta Api Banjar-Pangandaran akan diaktifkan kembali atau direaktiviasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran segera berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, Pemerintah Pusat, serta PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk merealisasikannya.

Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, menyatakan untuk mengaktivasikan jalur kereta sulit lantaran sebagian besar sudah digunakan oleh warga. Seperti dibuat rumah, tempat bermain anak dan lainnya.

"Dari Bandung ke Banjar kan sudah ada, tinggal mengaktifkan Banjar-Cijulang Pangandaran. Tapi lahan relnya sebagian besar sudah digunakan oleh warga," tutur Endjang kepada wartawan di Kabupaten Pangandaran, Rabu (4/12/2013).

Dia menuturkan, jalur rel antara Banjar ke Cijulang sekitar 40 kilometer sementara setengahnya sudah digunakan oleh warga. Dia menilai, jalur tersebut sangat baik untuk dibuka demi mempermudah transportasi menuju pantai Pangandaran.

"Perlu kita antisipasi karena jalur itu sangat bagus sekali dan bisa digunakanm untuk kereta wisata," tutur Endjang.

Reaktivasi jalur kereta itu, lanjut Endjang sudah mendapatkan respon positif dari Pemerintah Pusat. Rencanannya, tahun 2016 mendatang jalur itu sudah bisa digunakan. Dia berharap dalam pelaksanaannya tidak ada gejolak dengan masyarakat.

"Di Kabupaten Pangandaran ada 10 kecamatan, 93 desa dengan 440.584 jiwa dan luasnya wilayah 168.509 hektar," pungkasnya (Red)

Image
Maklumat Independen adalah berita online yang menyajikan informasi hangat seputar peristiwa dan perkembangan Ekopolisosbud. Di sini Anda bisa mendapatkan berita terbaru dari seluruh dunia dengan cepat.